Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, reformasi birokrasi yang tengah dijalankan memainkan peran penting dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Termasuk dalam hal perekrutan calon pegawai negeri sipil alias CPNS.
Upaya tersebut diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif, membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi. Diperkuat oleh rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT), dan kebijakan sistem meritokrasi dapat segera terwujud.
Advertisement
"Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).
Rini menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan guna meraih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Dijelaskan upaya penguatan integritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk memastikan setiap rupiah dana publik secara efektif melayani masyarakat.
Upaya menutup ruang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan pemerintah melalui tata kelola digital melalui platform INA DIGITAL.
Lalu, upaya menumbuhkan budaya integritas di seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik juga dilakukan melalui kebijakan zona integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset.
Kolaborasi Lintas Instansi
Menurut dia, reformasi harus dijalankan secara kolaboratif dengan lembaga antikorupsi, seperti KPK, Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional.
"Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kita dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh," tegasnya.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa integritas bukan semata-mata tentang mencegah kesalahan. "Integritas adalah tentang menumbuhkan harapan, membangun kepercayaan, dan menciptakan peluang bagi Indonesia, bagi kawasan Asia Pasifik, dan bagi dunia," imbuhnya.
Tak Cukup Jujur Saja
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa integritas bukan sekedar perihal kejujuran, namun juga bagaimana keselarasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integritas juga penting dalam kemajuan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
"KPK memiliki peran penting dalam integritas, tidak hanya dari penegakan hukum semata, tapi edukasi pencegahan korupsi. KPK bekerja menanamkan budaya anti korupsi dari dini," katanya.
"Integritas merupakan komitmen berkelanjutan bersama, serta menjadi kompas atau penunjuk arah dalam menjalankan tugas," seru Setyo.