Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Depok kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait kemacetan lalu lintas. Menanggapi itu, Wali Kota Depok, Supian Suri meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok membentuk tim reaksi cepat.
Supian Suri mengatakan, diperlukannya tim reaksi cepat dalam menangani persoalan transportasi dan keluhan masyarakat. Untuk itu, Dishub dapat segera membentuk tim reaksi cepat, merespons keluhan masyarakat.
Advertisement
“Tim ini harus siap cek lokasi dan merespons setiap pengaduan,” ujar Supian saat memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Kantor Dishub Depok, Selasa (23/9/2025).
Tim reaksi cepat Dishub merespons keluhan masyarakat dan langsung mendatangi lokasi pengaduan. Tim reaksi cepat Dishub segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat, mulai dari titik kemacetan maupun lampu PJU.
“Tim ini harus siap cek lokasi dan merespons setiap pengaduan, apakah itu kemacetan di satu titik, atau lampu PJU yang belum teratasi,” ucap Supian.
Supian mengakui, Dishub Kota Depok telah bekerja keras melayani masyarakat. Meskipun begitu, Dishub Kota Depok harus memiliki langkah yang nyata, jelas, dan aktual sehingga pelayanan dapat terlayani cepat dan responsif.
“Layanan yang diberikan benar-benar bisa cepat direspons dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” jelas Supian.
Supian ingin tim reaksi cepat Dishub menjadi garda terdepan memastikan layanan transportasi di Kota Depok dirasakan masyarakat. Dishub Kota Depok menjadi bagian penting memberikan yang terbaik dalam mobilitas masyarakat, mengingat pertumbuhan penduduk Kota Depok terus bertambah.
“Semangat melayani harus terus ditingkatkan, karena hadirnya teman-teman di Dishub sangat menentukan kenyamanan masyarakat Kota Depok,” tutur Supian.
Momok Kemacetan
Pada pemberitaan sebelumnya, Jalan Raya Sawangan menjadi salah satu momok kemacetan di Kota Depok, khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja, serta hari libur. Institute for Transportation and Development and Policy (ITDP) Indonesia menemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab kemacetan di Kota Depok.
Senior Transportation Associate ITDP Indonesia, Mizandaru Wicaksono mengatakan, volume lalu lintas kendaraan pribadi yang tinggi, menyebabkan kemacetan dan menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. ITDP telah melakukan analisi terhadap perkembangan transportasi di Kota Depok pada 2023.
“Dari analisis yang telah dilakukan ITDP pada 2023, baru 8 persen wilayah Kota Depok yang dilayani transportasi publik yang andal dan berkualitas baik, seperti KRL, LRT Jabodebek, dan Transjakarta,” ujar Mizandaru saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (25/6/2025).
Berdasarkan laporan Statistik Komuter Jabodetabek 2023 oleh BPS, pergerakan utama masyarakat Kota Depok adalah menuju Jakarta. Selain KRL dan layanan LRT Jabodebek yang telah menghubungkan Kota Depok dengan wilayah Jakarta, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program untuk menghubungkan layanan Transjakarta hingga ke wilayah Bodetabek.
“Setelah sebelumnya terdapat layanan D21, saat ini terdapat rute yang baru dibuka oleh Transjakarta yang melayani Kota Depok, rute D41 Sawangan – Lebak Bulus,” terang Mizandaru.
Masih Minim
Mizandaru menyayangkan, terlepas dari upaya “menghubungkan” Depok-Jakarta, perencanaan mobilitas di dalam Kota Depok sendiri masih minim. Hal ini terlihat dari adanya kebutuhan reformasi penyelenggaraan transformasi publik dan infrastruktur dari dan menuju transportasi publik (first/last-miles) seperti trotoar dan jalur sepeda di dalam Kota Depok.
“Termasuk perlunya Pemerintah Kota Depok menyediakan layanan transportasi publik pengumpan dengan tingkat layanan yang setara, termasuk dalam aspek keandalan, kenyamanan, dan keterjangkauan, seperti misalnya layanan Mikro Trans di Jakarta,” ucap Mizandaru.