Liputan6.com, New York - Amerika Serikat (AS) sekali lagi memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (18/9/2025) yang menuntut gencatan senjata permanen dan segera di Gaza serta pembebasan para sandera, dengan alasan bahwa upaya tersebut tidak cukup keras dalam mengecam Hamas.
Ke-14 anggota lain dari badan paling berkuasa di PBB itu memilih mendukung resolusi yang menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai "katastrofe" dan mendesak Israel mencabut semua pembatasan terhadap penyaluran bantuan bagi 2,1 juta warga Palestina di wilayah tersebut.
Advertisement
"Penentangan AS terhadap resolusi ini tidak akan mengejutkan," kata Morgan Ortagus, penasihat kebijakan senior AS, sebelum pemungutan suara seperti dilansir AP. "Resolusi ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya mendapat tempat di dewan ini."
Hasil ini semakin menegaskan isolasi AS dan Israel di panggung dunia terkait perang di Gaza yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Pemungutan suara tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB, di mana Gaza akan menjadi topik utama dan sekutu-sekutu besar AS diperkirakan akan mengakui Negara Palestina merdeka. Itu merupakan langkah yang sebagian besar bersifat simbolis, namun sangat ditentang oleh Israel dan AS.
Momen Kelam
Resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB menyoroti memburuknya penderitaan warga sipil Palestina.
"Saya bisa memahami kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan rakyat Palestina yang mungkin menyaksikan sidang DK ini, berharap ada bantuan yang datang, dan mimpi buruk ini bisa diakhiri," kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour. "Saya bisa membayangkan kemarahan dan frustrasi bahwa hal itu tidak terwujud."
Aljazair, salah satu pengusung resolusi, juga menyatakan kecewa atas kegagalan lain DK untuk bertindak soal Gaza dan meminta maaf kepada rakyat Palestina karena tidak melakukan cukup banyak untuk menyelamatkan nyawa warga sipil.
Meski upaya itu gagal lolos, Duta Besar Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan, "Empat belas anggota yang berani DK telah mengangkat suara mereka. Mereka telah bertindak dengan hati nurani dan demi opini publik internasional."
Duta besar Pakistan menyebut pemungutan suara, yang berlangsung dalam rapat DK ke-10.000, sebagai momen kelam.
Danny Danon, duta besar Israel untuk PBB, mengecam upaya terbaru untuk melahirkan resolusi DK PBB dengan mengatakan hal ini tidak akan membebaskan para sandera dan tidak akan membawa keamanan ke kawasan.
"Israel akan terus memerangi Hamas dan melindungi warganya, bahkan jika DK lebih memilih menutup mata terhadap terorisme," ujarnya.
Berbagai Upaya Belum Mampu Menghentikan Kekejian Israel
Rancangan resolusi terbaru mengulang tuntutan dari versi sebelumnya, termasuk pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas dan kelompok militan lain setelah serangan mendadak mereka ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza.
Sejak November, AS terus menentang resolusi serupa. AS berulang kali menegaskan bahwa tuntutan tersebut—termasuk gencatan senjata—tidak secara langsung dikaitkan dengan pembebasan tanpa syarat para sandera dan justru dikhawatirkan akan semakin menguatkan Hamas.
Resolusi baru ini juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan yang dirilis bulan lalu oleh otoritas terkemuka dunia mengenai krisis pangan. Laporan itu menyebutkan bahwa Kota Gaza telah dilanda kelaparan dan kondisi tersebut berpotensi menyebar ke seluruh wilayah jika tidak ada gencatan senjata serta jika pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan tidak dicabut.
Sementara itu, pasukan Israel melanjutkan serangan darat baru di Kota Gaza. Operasi yang dimulai pada Selasa (16/9) tersebut semakin meningkatkan eskalasi konflik yang mengguncang Timur Tengah, sekaligus menjauhkan prospek tercapainya gencatan senjata. Militer Israel menyatakan tujuannya adalah menghancurkan infrastruktur militer Hamas, namun mereka tidak memberikan garis waktu operasi. Ada indikasi bahwa serangan ini dapat berlangsung berbulan-bulan.
Dua hari sebelumnya, sebuah tim pakar independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Laporan tersebut menyerukan komunitas internasional untuk segera menghentikan tindakan itu dan mengambil langkah-langkah menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Pekan lalu, Majelis Umum PBB juga memilih dengan mayoritas besar untuk mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, sekaligus mendesak Israel agar berkomitmen pada pembentukan negara Palestina.
Di dalam negeri, veto AS terhadap resolusi terbaru terjadi di tengah meningkatnya kritik publik. Survei Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan sekitar setengah warga AS menilai respons militer Israel di Jalur Gaza sudah berlebihan. Angka itu naik dibanding November 2023, ketika hanya 40 persen yang berpendapat serupa. Namun, pada saat yang sama, warga AS—terutama dari kalangan Partai Republik—justru semakin jarang menganggap bahwa negosiasi gencatan senjata harus menjadi prioritas utama pemerintah. Padahal, hanya beberapa bulan lalu, saat AS masih aktif berunding dengan Hamas, pandangan itu lebih banyak didukung.