Liputan6.com, Tokyo - Menurut sumber pemerintahan pada Rabu (17/9/2025), Jepang kecil kemungkinan akan mengakui kenegaraan Palestina untuk saat ini, dengan mempertimbangkan posisi Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu terpentingnya.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, yang telah memberi tahu para eksekutif partainya bahwa dia berencana menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini, diperkirakan tidak akan ikut serta dalam konferensi internasional mengenai isu Palestina yang akan digelar sebelum debat tingkat tinggi di markas besar PBB. Demikian ungkap sumber tersebut seperti dilansir Kyodo News.
Advertisement
Ishiba telah mengumumkan bahwa dia akan mundur sebagai presiden Partai Demokrat Liberal, dengan pemilihan kepemimpinan dijadwalkan pada 4 Oktober dan sidang Parlemen Jepang (Diet) diperkirakan akan digelar setelahnya untuk memilih perdana menteri baru.
Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan dalam beberapa hari mendatang bahwa mereka tidak akan mengakui Negara Palestina.
"Pemerintah Jepang khawatir bahwa pengakuan tersebut dapat memperkeras sikap Israel dan memperburuk krisis kemanusiaan Palestina," kata sumber tersebut.
Pemerintahan Donald Trump menentang pengakuan itu, sementara Prancis, Inggris, dan Kanada akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada 22 September di markas besar PBB.
AS dan Prancis telah mendesak Jepang untuk mengikuti sikap mereka masing-masing menjelang konferensi.
"Jepang secara konsisten mendukung solusi dua negara, memahami keinginan Palestina untuk mendirikan negara merdeka, dan mendukung upaya mereka menuju tujuan tersebut," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers Rabu.
"Kami sangat prihatin bahwa aksi militer Israel yang sedang berlangsung dapat merusak landasan solusi dua negara."
Diplomasi Berimbang
Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya telah mengatakan negaranya pada akhirnya akan mengakui kenegaraan Palestina, namun waktunya akan bergantung pada perkembangan di masa depan.
Pada hari Minggu (14/9), Iwaya menjelaskan bahwa pengakuan membutuhkan struktur pemerintahan yang mampu mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan menyinggung keberadaan Hamas, kelompok militan yang sedang berperang melawan Israel, sebagai tantangan untuk mencapai kondisi tersebut.
Jepang yang miskin sumber daya dan sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah secara tradisional menjalankan diplomasi berimbang antara negara-negara muslim dan Israel.