Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Rabu (17/8/2025) hari ini.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 96 P Nomor Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Negeri Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029.
Advertisement
Prabowo lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan Menko Polkam. Djamari berjanji akan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Djamari membacakan sumpah jabatan
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," sambungnya.
Profil Djamari Chaniago
Djamari Chaniago lahir di Padang pada 8 April 1949. Ia merupakan jenderal TNI tulen dengan latar belakang militer yang sangat kuat. Rekam jejaknya panjang, dengan pengalaman luas di bidang keamanan.
Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1971 dari kecabangan Infanteri Baret Hijau Kostrad. Sepanjang karier militernya, Djamari menduduki berbagai posisi strategis.
Puncak karier militernya termasuk saat menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998–1999. Periode ini bertepatan dengan massa krisis alih Kekuasaan Reformasi 1998.
Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal saat menjabat Kepala Staf Umum TNI dari 2000 hingga pensiun pada November 2004.
Dinamika Jabatan Menko Polkam: Dari Budi Gunawan hingga Kandidat Baru
Sebelumnya, jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sempat mengalami dinamika signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, posisi ini dipegang oleh Budi Gunawan, yang diumumkan sebagai Menko Polkam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024. Namun, kurang dari setahun menjabat, Budi Gunawan terkena reshuffle pada 8 September 2025.
Pasca-pencopotan Budi Gunawan, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim sejak 10 September 2025. Penunjukan ini bersifat sementara, dengan masa jabatan yang tidak memiliki batas waktu pasti, menunggu penunjukan sosok definitif
Tugas dan Fungsi Strategis Kemenko Polkam
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) memiliki peran krusial dalam pemerintahan. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
Kemenko Polkam mengoordinasikan berbagai kementerian dan instansi penting, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini memastikan kebijakan di sektor politik dan keamanan berjalan selaras dan efektif.
Sebagai mitra kerja strategis bagi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kemenko Polkam berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Penunjukan Menko Polkam definitif yang tepat akan sangat menentukan arah kebijakan dan efektivitas kerja kementerian koordinator ini ke depan.