Liputan6.com, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan dengan akademisi Israel terus meluas. Dari kampus hingga lembaga keilmuan, suara yang sama mengemuka: menolak keterlibatan dunia akademik Israel dalam kebijakan pemerintahnya terhadap warga Palestina.
Di Gaza, situasi semakin suram. Otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 63.000 orang tewas—mayoritas warga sipil—dan jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Para ahli yang bekerja di bawah mandat PBB pun mengonfirmasi bahwa Gaza, yang sebagian besar kini hanya menyisakan puing-puing, tengah dilanda kelaparan buatan manusia.
Advertisement
Dari Brasil hingga Eropa, respons akademik mulai terlihat. Universitas Federal Ceara di Brasil, misalnya, seperti dilansir The Guardian, membatalkan sebuah forum inovasi dengan universitas Israel. Langkah serupa diambil oleh sejumlah universitas di Norwegia, Belgia, dan Spanyol. Trinity College Dublin menyusul pada musim panas ini, menandai meluasnya penolakan di benua Eropa.
Di Belanda, Universitas Amsterdam mengakhiri program pertukaran mahasiswa dengan Universitas Ibrani Yerusalem. Sementara itu, Asosiasi Antropolog Sosial Eropa menyatakan secara tegas tidak akan bekerja sama dengan institusi akademik Israel dan mendorong para anggotanya untuk mengambil sikap serupa.
Dilema Boikot
Stephanie Adam dari Kampanye Palestina untuk Boikot Akademik dan Kultural terhadap Israel mengatakan institusi akademik Israel terlibat dalam rezim pendudukan militer, kolonialisme pemukim, apartheid, dan kini genosida yang telah berlangsung selama puluhan tahun, seraya menambahkan ada kewajiban moral dan hukum bagi universitas-universitas untuk mengakhiri hubungan dengan universitas Israel yang terlibat.
Namun, hanya sedikit institusi di Inggris, Prancis, dan Jerman yang mengumumkan pemutusan hubungan dengan akademisi Israel, dengan Universities UK (UUK) menyatakan tidak mendukung boikot akademik.
"Sebagai badan perwakilan, UUK memiliki posisi publik yang telah lama dipegang, yakni berkomitmen pada pertukaran gagasan secara bebas, tanpa memandang kebangsaan atau lokasi. Oleh karena itu kami tidak mendukung boikot akademik menyeluruh karena hal itu akan menjadi bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademik," terang juru bicara UUK.
Demikian pula, Royal Society menyatakan menentang boikot akademik.
Peraih Nobel sekaligus mantan presiden Royal Society, Venki Ramakrishnan, mengatakan dia memiliki perasaan campur aduk soal boikot.
"Di satu sisi, pendekatan pemerintah Israel terhadap Gaza sangatlah tidak proporsional, melukai warga sipil, termasuk anak-anak kecil, dalam jumlah ribuan," kata dia. "Namun di sisi lain, sebagian besar akademisi Israel yang saya kenal, termasuk beberapa yang saya anggap teman, membenci Benjamin Netanyahu dan pemerintahnya. Boikot seperti ini akan menghukum mereka yang tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerintah Israel, bahkan justru bersimpati pada penderitaan warga Palestina."
Dampaknya Masih Jadi Perdebatan
Bagi sejarawan dan ilmuwan politik Israel, Ilan Pappe, klaim bahwa banyak akademisi Israel bersimpati pada nasib warga Palestina terdengar tidak masuk akal.
"Jika memang begitu, saya pasti melihat mereka berada di antara segelintir ratusan warga Israel pemberani yang berunjuk rasa menentang perang ini karena merupakan sebuah genosida, bukan karena gagal membawa pulang para sandera—unjuk rasa yang bahkan dianggap ilegal di Israel," ujarnya.
Dia menambahkan, sebagian besar akademisi Israel tidak menolak ketika diminta bertugas di ketentaraan negara itu.
Menurut Pappe, dunia akademik Israel justru terhubung erat dengan sistem penindasan.
"Mereka menyelenggarakan pendidikan bagi badan intelijen, kepolisian, serta lembaga-lembaga pemerintah yang setiap hari menindas warga Palestina," beber Pappe.
Karena itu, dia menilai boikot akademik adalah langkah yang pahit, namun perlu.
"Itu adalah pembicaraan yang berat dan sulit, meski perlu, dengan institusi akademik Israel—untuk menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya sebagai bagian organik dari sistem penindasan. Kenyataan ini telah berlangsung selama 77 tahun, dan kini dunia akademik Israel diberi tahu bahwa ada harga yang harus dibayar atas perilaku seperti itu," tutur Pappe.
Nada serupa datang dari Ghassan Soleiman Abu-Sittah, seorang ahli bedah Inggris-Palestina yang kini menjabat rektor Universitas Glasgow. Dia menuturkan bahwa mahasiswa dan akademisi di Inggris telah mendorong boikot akademik terhadap Israel, meski langkah itu kerap ditolak oleh badan pengelola universitas.
Akibatnya, kata Abu-Sittah, muncul inisiatif tidak resmi.
"Kemurkaan moral terhadap apa yang dilakukan Israel membuat semakin banyak akademisi yang mengambil keputusan pribadi, yakni tidak mengadakan proyek bersama dengan pihak Israel," tegas Abu-Sittah.
Pertanyaan lalu muncul: apakah pemutusan hubungan akademik benar-benar berdampak pada para peneliti di Israel atau pada pemerintahan Netanyahu? Sebagian akademisi Israel mengatakan hal itu nyaris tidak berpengaruh pada penelitian maupun hubungan mereka dengan mitra lama.
Namun para pengamat memperingatkan, situasi bisa berbeda bila gerakan ini terus meluas. Kolaborasi dengan universitas Ivy League di Amerika Serikat maupun kampus-kampus besar di Eropa Barat dipandang sangat penting. Bila akses itu tertutup, dampaknya bisa jauh lebih terasa.
Ketergantungan Israel pada Sains dan Teknologi
Di Israel, sains dan teknologi bukan sekadar bidang penelitian, melainkan penopang utama perekonomian. Karena itu, ancaman pemblokiran dana riset internasional memicu kegelisahan. Jika aliran dana berhenti, dampaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh universitas, namun juga oleh negara secara keseluruhan.
Sejak 2021, Israel telah mengantongi dana bersih hampir 876 juta euro dari Horizon Europe, program riset ilmiah andalan Uni Eropa. Namun pada Juli lalu, Komisi Eropa mengusulkan penangguhan sebagian partisipasi Israel dalam program tersebut.
"Usulan ini akan berdampak pada entitas Israel yang mengikuti EIC Accelerator, yang menyasar startup dan UKM dengan inovasi disruptif serta teknologi baru yang berpotensi memiliki kegunaan ganda, misalnya dalam bidang keamanan siber, drone, dan kecerdasan buatan," jelas juru bicara Komisi Eropa Thomas Regnier.
Meski begitu, langkah itu tampaknya tidak akan segera diwujudkan. Sepuluh negara anggota menyatakan lebih baik menjaga jalur dialog tetap terbuka dengan Israel. Kendati demikian, bayangan larangan yang lebih keras masih menghantui, terutama menjelang program penerus Horizon Europe yang dijadwalkan dimulai pada 2028.
Stephanie Adam melihat tanda-tanda bahwa boikot akademik mulai berdampak. Dia menyinggung keputusan pemerintah Israel pada Mei 2024 untuk mengalokasikan 22 juta euro demi melawan kampanye boikot, serta penurunan porsi pendanaan riset Israel dari Uni Eropa.
Tanda lain terlihat pekan lalu. Dari 478 peneliti muda yang terpilih menerima hibah awal tahun 2025 dari Dewan Riset Eropa, hanya 10 yang berasal dari Israel—turun tajam dibanding 30 dari 494 penerima pada tahun sebelumnya.
Kekhawatiran pun muncul: jika aliran dana macet dan kolaborasi bergengsi terhenti, para peneliti mungkin memilih meninggalkan Israel dan tidak kembali lagi. Ancaman brain drain ini bukan hal baru—dunia kedokteran di sana sudah lama mengkhawatirkan fenomena serupa.
Di sisi lain, sejumlah peneliti Israel berpendapat dunia akademik adalah sasaran yang keliru bagi boikot. Beberapa pakar pun menilai langkah ini tidak akan efektif jika berdiri sendiri. Namun, ada pula yang percaya sebaliknya: ancaman boikot akademik justru bisa menjadi senjata paling kuat.
"Ancaman boikot akademik cukup untuk mendorong pemerintah Israel mengakhiri genosida ini," imbuh Abu-Sittah.