Liputan6.com, Kathmandu - Sejarah Asia Selatan menunjukkan bahwa aksi protes disertai kekerasan jarang berujung pada perubahan yang konstruktif. Namun, pola itu terus berulang—membawa instabilitas baru di negara-negara kawasan.
Bangladesh baru saja dilanda kerusuhan besar, dan kini Nepal menghadapi badai politiknya sendiri.
Advertisement
Tragedi terbaru yang menyulut kemarahan publik dengan penyerangan rumah istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jhalanath Khanal, setelah rumahnya diduga dibakar massa.
Para pelaku berasal dari kelompok aktivis Gen Z, menjadikan insiden ini simbol betapa parahnya krisis politik Nepal, dikutip dari laman Eurasiareview, Jumat (12/9/2025).
Perdana Menteri K.P. Sharma Oli -- yang pernah melontarkan komentar kontroversial soal virus India -- akhirnya mundur setelah gelombang protes meluas, dipicu larangan ketat media sosial.
Dari situ, lahirlah gerakan pemuda Suara Gen Z Nepal yang menantang elit politik lama. Pertanyaannya, mungkinkah pemblokiran media sosial saja cukup untuk memicu pemberontakan besar seperti ini?
Nepal selama ini berada di persimpangan pengaruh India dan China. Meski memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat dengan India, kebijakan luar negeri Oli justru semakin mendekat ke Beijing.
Pada akhir 2024, Oli bahkan melanggar tradisi diplomatik tak tertulis dengan memilih China sebagai tujuan kunjungan resmi pertamanya. Dari sana, lahirlah kesepakatan besar di bawah inisiatif One Belt One Road (BRI) -- yang menjanjikan konektivitas darat, udara, hingga digital, serta membuka kembali jalur perdagangan Nepal–Tibet.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Nepal. Di Bangladesh, rezim Sheikh Hasina tumbang akibat protes mahasiswa pada Agustus 2024.
Pemerintah sementara yang dipimpin Mohammad Yunus langsung mengulurkan tangan ke Beijing, bahkan menyebut Dhaka sebagai "perpanjangan ekonomi China."
Masalah Utang di Sri Lanka
Di Sri Lanka, jebakan utang China telah lama menjadi pelajaran pahit, dengan kasus pelabuhan Hambantota yang akhirnya jatuh ke tangan Beijing.
Nepal kini berada di persimpangan serupa. Proyek besar seperti Bandara Internasional Pokhara yang dibiayai pinjaman China memicu tuduhan korupsi besar-besaran. Dugaan penggelapan puluhan juta dolar antara perusahaan China dan politisi Nepal kian memperburuk ketidakpercayaan publik.
Meski pola ini berulang, elit politik Nepal tampak enggan belajar dari kegagalan Sri Lanka.
Sejak 2007, pengaruh Beijing semakin menancap di kawasan perbatasan India, baik lewat dukungan militer maupun bantuan finansial. Sebagai imbalannya, Nepal diharapkan menekan segala bentuk aktivitas “anti-China” di dalam negeri.
Kerusuhan di Nepal bukan sekadar akibat ketidakpuasan lokal, melainkan hasil dari persilangan kepentingan geopolitik, utang, dan diplomasi. Jika sejarah terus diabaikan, api protes yang membakar Kathmandu hanya akan meninggalkan abu, bukan perubahan yang diharapkan rakyatnya.