Liputan6.com, Kathmandu - Nepal telah mencabut larangan media sosial setelah kebijakan itu memicu protes anti korupsi yang berujung bentrokan dengan polisi dan menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas.
Beberapa pekan sebelum larangan diberlakukan, sebuah gerakan menyoroti "nepo kids" ramai di media sosial. "Nepo kids" adalah anak-anak dari orang terkenal atau berpengaruh yang dianggap mendapat kemudahan, jabatan, atau popularitas bukan karena kerja keras atau kemampuan mereka sendiri, tapi karena koneksi keluarga.
Advertisement
Ketika pemerintah melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan YouTube, protes pun meletus. Ribuan anak muda menyerbu parlemen di ibu kota Kathmandu pada Senin (8/9/2025). Beberapa distrik kini berada di bawah jam malam.
Seorang menteri pemerintah seperti dilansir BBC mengatakan bahwa larangan itu dicabut setelah rapat darurat pada Senin malam untuk menanggapi tuntutan Generasi Z.
Pekan lalu, pemerintah Nepal memerintahkan otoritas untuk memblokir 26 platform media sosial karena tidak mematuhi tenggat pendaftaran di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal.
Platform seperti Instagram dan Facebook memiliki jutaan pengguna di Nepal, yang mengandalkannya untuk hiburan, berita, dan bisnis.
Namun pemerintah membenarkan larangan tersebut, yang diberlakukan pekan lalu, atas nama memerangi berita palsu, ujaran kebencian, dan penipuan daring.
Respons Pemerintah Nepal
Para anak muda yang turun ke jalan pada Senin mengatakan mereka juga memprotes sikap otoriter pemerintah. Banyak dari mereka membawa poster dengan slogan "cukup sudah" dan "akhiri korupsi".
Beberapa pengunjuk rasa melempari rumah Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli di kampung halamannya, Damak.
Seorang pengunjuk rasa, Sabana Budathoki, mengatakan kepada BBC bahwa larangan media sosial hanyalah "alasan" mereka berkumpul.
"Lebih dari sekadar larangan media sosial, saya pikir semua orang fokus pada korupsi," jelasnya, seraya menambahkan, "Kami ingin negara kami kembali. Kami datang untuk menghentikan korupsi."
Pada Senin, polisi di Kathmandu menembakkan meriam air, memukul dengan tongkat, dan menembakkan peluru karet untuk membubarkan massa.
Perdana Menteri Oli mengatakan dia sangat berduka atas kekerasan dan jumlah korban, serta menyalahkan kejadian itu pada infiltrasi dari berbagai kelompok berkepentingan.
Dia mengatakan pemerintah akan membentuk panel untuk menyelidiki protes tersebut, serta menawarkan bantuan keuangan bagi keluarga korban tewas dan perawatan gratis bagi yang terluka.
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengajukan pengunduran diri pada Senin malam setelah kritik keras terhadap penggunaan kekerasan oleh aparat di bawah kepemimpinannya selama protes.