Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Indonesia tengah menghadapi kesulitan yang besar baik dari sisi ekonomi hingga politik. Aktivitas ekonomi menurun, kelas menengah terhimpit, banyak orang kehilangan pekerjaan, harga bahan pokok melonjak, dan akses ke layanan dasar terbatas.
Masalah ini diperparah oleh ketidakpastian ekonomi global.
Advertisement
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena merasa beban yang mereka alami tidak sebanding dengan beban yang ditanggung oleh para elit. Kekecewaan ini mendorong masyarakat dari berbagai elemen turun ke jalan menyampaikan aspirasi.
Namun sayangnya berujung pada korban jiwa.
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) Chaikal Nuryakin mengatakan, LPEM-FEB UI memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi situasi ini.
"Menurut LPEM-FEB UI, program pemerintah seharusnya tidak hanya dijalankan sebagai kontrak politik, tetapi juga direncanakan secara matang, bertahap, dan transparan," jelas dia dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025).
Perubahan program yang terlalu cepat tanpa perencanaan memadai membuat kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah kesulitan beradaptasi.
"Akibatnya, masyarakat sipil dan pelaku ekonomi tidak dilibatkan, sehingga program menjadi kurang berkualitas dan menimbulkan dampak negatif yang tidak terduga," tambah Chaikal.
Solusi untuk Pemerintah
LPEM-FEB UI menyarankan agar pemerintah lebih terbuka untuk berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat secara mendalam, tidak hanya fokus pada pencapaian statistik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika tidak menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan stok pangan yang melimpah tidak akan membantu jika harganya tidak terjangkau.
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik dengan melibatkan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam pelaksanaan program prioritas. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya beli, memperluas lapangan kerja, dan memastikan akses yang adil terhadap perlindungan ekonomi.
"Dalam jangka panjang, negara harus menciptakan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada daya saing. Ini termasuk penguatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, perbaikan iklim usaha, serta pemberantasan korupsi," terang Chaikal.
9 Langkah Konkret
LPEM-FEB UI pun juga menjabarkan 9 langkah konkret jangka pendek yang bisa dijalankan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat:
1. Program yang memerlukan anggaran besar, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi dan memberikan prioritas, khususnya bagi anak sekolah dari keluarga yang paling membutuhkan atau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
2. Membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa di masyarakat.
3. Perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang telah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan.
Stabilisator Harga Pangan hingga Kebijakan untuk Kelas Menengah
4. Mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
5. Meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum.
6. Membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menjadi penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah, tetapi terbebani untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.
Evaluasi Remunerasi Pejabat hingga Memperbaiki Komunikasi Publik
7. Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan anggota DPR dan juga pejabat negara bersifat variabel, tergantung pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8. Transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode yang terjadi, agar pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara tepat tanpa mengabaikan validitas data statistik yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional.
9. Memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan dan menghargai pandangan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi. Pemerintah juga mesti memiliki empati dan mau untuk mendengarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.