Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior INDEF Aviliani menyoroti bahwa kelompok kelas menengah bawah menjadi pihak paling rentan dalam kondisi ekonomi saat ini.
"Sekarang kan problemnya adalah pada kelas menengah bawah. Nah jadi kebijakan di dalam RAPBN seharusnya memang sudah harus ada keberpihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat," kata Aviliani dalam Diskusi Publik INDEF: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9/2025).
Advertisement
Lantaran kelompok ini tidak masuk dalam kategori miskin sehingga tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT), tetapi juga tidak cukup kuat secara finansial untuk menanggung beban hidup tanpa bantuan. Akibatnya, kelompok ini semakin terhimpit oleh tekanan ekonomi.
Menurut Aviliani, kelompok menengah bawah umumnya masih membayar BPJS secara mandiri. Berbeda dengan masyarakat miskin yang mendapat subsidi dari pemerintah, mereka harus mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan dasar sekaligus iuran kesehatan. Kondisi ini semakin berat ketika pendapatan mereka justru menurun.
"Yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah. Yang mereka tidak tersentuh BLT, mereka tidak tersentuh dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, tapi mereka biasa cenderung bayar BPJS sendiri," ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut memaksa banyak rumah tangga kelas menengah bawah mengandalkan tabungan untuk bertahan hidup. Fenomena ini populer disebut “mantab” atau makan tabungan, di mana masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan utama. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa memicu kerentanan sosial-ekonomi baru.
"Mereka sedang menghadapi penurunan pendapatan yang akhirnya orang katakan mantab atau makan tabungan," Ujar Aviliani.
Aviliani menegaskan, RAPBN seharusnya tidak hanya fokus pada kelompok miskin, tetapi juga menyentuh persoalan kelas menengah bawah. Jika dibiarkan, daya beli masyarakat akan terus melemah dan berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Program Populis Belum Tepat Sasaran
Dalam RAPBN, pemerintah memang telah menyiapkan berbagai program sosial yang sifatnya populis. Namun, menurut Aviliani, program-program tersebut lebih banyak menyentuh kelompok masyarakat miskin, bukan mereka yang berada di menengah bawah. Padahal, kebutuhan paling mendesak saat ini justru ada pada kelompok menengah bawah yang tidak terjangkau skema bantuan sosial.
"Kalau kita melihat dari RAPBN, terlihat sekali bahwa untuk sosial atau program populisnya sangat banyak ya. Itu biasanya menyentuhnya hanya di bawah saja. Sedangkan yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah," ujarnya.
Menurut Aviliani, jika RAPBN ingin benar-benar pro rakyat, maka harus ada mekanisme kebijakan yang menyentuh lapisan menengah bawah. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi ke depan.
Daya Beli Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi RI
Aviliani menekankan bahwa kunci dari perbaikan kondisi ekonomi saat ini adalah pemulihan daya beli masyarakat. Demonstrasi yang sempat merebak beberapa waktu lalu, menurutnya, bukan sekadar masalah politik atau perbedaan pandangan, tetapi berakar pada melemahnya daya beli masyarakat.
Jika daya beli terus tergerus, gejolak sosial akan semakin sering muncul. Sebaliknya, ketika masyarakat merasakan pendapatan membaik dan kebutuhan dasar terpenuhi, stabilitas sosial akan lebih mudah dijaga. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan pendapatan kelas menengah bawah.
"Jadi, kalau kita melihat sekarang sudah mulai mereda berbagai demonstrasi-demonstrasi, maka sebenarnya pemerintah sudah mulai harus menyadari, juga DPR, bahwa akar masalah yang saat ini harus diselesaikan jangka pendek dan tidak bisa ditawar-tawar adalah bagaimana daya beli masyarakat ini bisa kembali normal," pungkasnya.