Liputan6.com, Jakarta - Ulama asal Jawa Timur, Ahmad Yazid Basyaiban atau yang akrab disapa Gus Yazid, menyoroti situasi nasional yang saat ini diwarnai gelombang demonstrasi berujung kerusuhan dan perusakan fasilitas di sejumlah daerah.
Ia menilai institusi TNI, khususnya sektor intelijen, gagal dalam mendeteksi dan mencegah eskalasi konflik. Menurutnya, lemahnya peran aparat membuat korban jiwa berjatuhan, sementara fasilitas publik ikut hancur.
Advertisement
Gus Yazid menilai TNI cenderung membiarkan keadaan, seolah tidak berbuat apa pun ketika rakyat menuntut dihapusnya kenaikan pajak, pembatalan tunjangan anggota dewan, hingga pembubaran DPR RI.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo perlu mengevaluasi TNI. Ia bahkan menegaskan kegagalan ini menunjukkan ancaman serius terhadap stabilitas negara, karena gelombang demonstrasi dinilai lebih parah dibanding krisis 1998.
"Kenapa saya meminta presiden mengevaluasi tentara, karena negara ini sudah mau digulingkan, aksi demonstrasi berujung kerusuhan ini lebih parah dari tahun 98 karena hampir seluruh indonesia, "kata Gus Yazid, Senin (1/9/2025).
Gus Yazid juga memprediksi unjuk rasa akan terus berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, bahkan berpotensi lebih besar dari aksi sebelumnya.
Ia menilai situasi bisa semakin meledak apabila pemerintah masih terkesan membiarkan, dan mengambil langkah-langkah tidak tepat sasaran.
"Menurut pandangan saya akan ada aksi demonstrasi lanjutan didalam minggu-minggu ini dan ini akan meledak bisa lebih parah dari yang kemarin, bila bapak Presiden Prabowo terkesan membiarkan karena melakukan langkah yang tidak tepat" tegasnya.
Perlu Ada Evaluasi dan Pergantian Kepemimpinan
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerintah abai terhadap akar persoalan yang memicu protes rakyat. Oleh sebab itu, menurutnya, evaluasi bukan hanya perlu dilakukan terhadap Kapolri, tetapi juga terhadap Panglima TNI.
Ia menegaskan, pergantian pimpinan militer perlu dilakukan demi menjaga keamanan negara.
"Presiden seharusnya mengevaluasi dalam menjaga keamanan negara dan tindakan aparat keamanan dalam menjaga aksi demonstrasi. Evaluasi tidak hanya kepada pejabat Kapolri, tapi juga pejabat Panglima TNI. Itu harga mati supaya lebih baik," tandas dia.