Liputan6.com, Jakarta - Analis Politik Senior Boni Hargens mencatat, aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir bukan hanya luapan kemarahan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen, melainkan sebuah determinasi historik bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat.
Menurut Boni, wakil rakyat seharusnya bersikap rendah hati dan hormat terhadap rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Karenanya, narasi dan kehidupan wakil harus diselaraskan dengan kondisi hidup rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk dalam jabatan publik.
Advertisement
"Sebagai analis politik, saya membacanya dalam skala makro, bahwa gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri dan terpisah dari gerakan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan daerah lain di Indonesia," kata Boni melalui keterangan diterima.
Boni menegaskan, sebagai rakyat bisa saja mengkritisi kelemahan skenario manajemen efisiensi di Kementerian Keuangan, tetapi poinnya gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal yang boleh kita sebut “Jawa Spring” (Musim Semi Jawa).
"Istilah ini hanya meniru istilah “Arab Spring” atau Musim Semi Arab yang merujuk pada gelombang demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah yang dimulai akhir 2010," catat Boni.
Evaluasi
Boni tidak ingin, hal-hal pra kemerdekaan di Indonesia terjadi. Maka perlu ada analisis prediktif yang mendalam dalam rangka merumuskan langkah mitigasi dalam konteks “cegah dini.”
"Dengan pola gerakan yang viral, massif, dan tak terbendung sejak kejadian Pati, semua institusi negara yang relevan disarankan melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam serta komprehensif mengenai situasi yang ada dan segera merumuskan langkah cegah dini yang efektif dan akurat," saran dia.
Dia mendorong, sudah saatnya semua institusi publik menerapkan yang namanya “intelligence-led policy” yakni kebijakan yang berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan obyektif.
"Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain). Maka, kebijakan publik sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen," jelas dia.
Bahan Refleksi
Boni pun mengapresiasi pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pejabat publik bersikap rendah hati dan melakukan koreksi diri. Sebab, jabatan publik bisa diberhentikan kapan saja oleh rakyat.
"Pernyataan Presiden sebuah bentuk renungan moral yang mendalam dan seharusnya menjadi bahan refleksi oleh semua pejabat publik dari daerah sampai pusat," dia menutup.