Liputan6.com, Washington, DC - FBI pada Jumat (22/8/2025) menggeledah rumah John Bolton di Maryland dan kantornya di Washington, DC., Amerika Serikat (AS), sebagai bagian dari penyelidikan pidana atas dugaan pelanggaran penanganan informasi rahasia.
Bolton, yang menjadi pengkritik vokal Presiden Donald Trump setelah dipecat pada 2019, tidak ditahan dan belum didakwa melakukan kejahatan apa pun. Demikian dilaporkan AP, mengutip sumber yang mengetahui isu ini.
Advertisement
Langkah tersebut kemungkinan besar akan memicu kekhawatiran baru bahwa pemerintahan Trump menggunakan kewenangan penegakan hukum untuk menargetkan lawan-lawan politiknya.
Penggeledahan ini terjadi di tengah langkah pemerintahan Trump menekan para pengkritiknya, termasuk dengan memberi kewenangan kepada dewan juri untuk menyelidiki asal-usul penyelidikan Trump–Rusia yang membayangi hampir seluruh masa jabatan pertamanya. Pada saat yang sama, pimpinan FBI dan Kementerian Kehakiman AS memberi sinyal kesetiaan mereka kepada presiden.
Dalam kunjungan mendadak ke White House Historical Association, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia sudah melihat pemberitaan tentang penggeledahan tempat Bolton. Dia mengaku berharap mendapat penjelasan dari Kementerian Kehakiman AS, namun menggarisbawahi tidak ingin tahu detailnya.
"Saya sebenarnya bisa saja mengetahui hal ini. Saya bahkan bisa saja menjadi orang yang memerintahkan penyelidikan itu. Sebagai presiden, saya adalah pejabat tertinggi yang membawahi aparat penegak hukum. Tapi menurut saya, lebih baik kalau saya tidak ikut campur," kata Trump seperti dilansir AP.
Mewaspadai Balasan Trump
Dalam wawancara awal tahun ini, Bolton mengaku menyadari kemungkinan dirinya menjadi sasaran pengawasan. Kepada AP pada Januari, tepat sebelum Trump mulai menjabat, dia menuturkan, "Siapa pun yang pernah berselisih dengan Trump harus khawatir akan adanya pembalasan. Daftarnya cukup panjang."
Penggeledahan FBI di rumah Bolton di Maryland dan kantornya di Washington, DC., memerlukan izin dari hakim federal. Belum jelas informasi apa yang dipaparkan pihak berwenang untuk menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana. Namun, bertahun-tahun lalu Kementerian Kehakiman AS pernah membuka penyelidikan apakah Bolton secara tidak sah membocorkan informasi rahasia dalam buku yang dia tulis.
Wakil Presiden JD Vance membantah bahwa penggeledahan ini terkait kritik Bolton terhadap Trump. Dalam wawancara dengan NBC News pada Jumat, dia menekankan, "Jika tidak ada kejahatan di sini, kami tidak akan menuntutnya. Jika ada kejahatan, tentu saja, Bolton akan mendapat kesempatan membela diri di pengadilan. Memang begitulah seharusnya."
Retaknya Hubungan Trump-Bolton
Pada saat rumah Bolton di Maryland digeledah, dia tidak berada di tempat dan justru terlihat di lobi kantornya di Washington, DC., berbicara dengan agen FBI sebelum kembali masuk ke gedung, sementara agen lain membawa sejumlah tas melalui pintu belakang.
Hingga kini, pihak Bolton belum memberi komentar dan Kementerian Kehakiman AS menolak merinci. Namun, Direktur FBI Kash Patel menegaskan lewat media sosial bahwa "tidak ada yang berada di atas hukum" dan Jaksa Agung Pam Bondi menyatakan bahwa keamanan AS tidak bisa ditawar.
Hubungan Bolton dan Trump telah lama renggang. Selama 17 bulan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional, Bolton kerap berselisih dengan Trump soal kebijakan luar negeri hingga akhirnya dipecat pada 2019. Ketegangan semakin memuncak setelah Bolton menerbitkan buku "The Room Where It Happened" pada 2020, yang menilai Trump tidak memahami urusan global dan cara memimpin pemerintahan.
Menjelang penerbitannya pada Juni 2020, pemerintahan Trump berusaha menghentikan buku itu dengan alasan masih berisi informasi rahasia dan bahkan menggugat Bolton. Namun pada Juli 2021, Kementerian Kehakiman AS di bawah pemerintahan Joe Biden mencabut gugatan tersebut.