RSUD Bayu Asih Rancang Program 'BAYARIN', Langkah Kolaboratif Maksimalkan Layanan Kesehatan

RSUD Bayu Asih mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk bergotong royong menyelesaikan tunggakan iuran peserta BPJS Mandiri kelas III melalui program 'BAYARIN'.

oleh Muhammad Farih FananiDiperbarui 21 Agustus 2025, 14:30 WIB
Direktur RSUD Bayu Asih, dr Tri Muhammad Hani saat memaparkan program BAYARIN secara on-Air di kantor radio milik pemerintah

Liputan6.com, Purwakarta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menggagas program BAYARIN guna menekan jumlah peserta BPJS yang tidak aktif di wilayah ini. Gagasan tersebut, merupakan program Pentahelix guna memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, dr Tri Muhammad Hani menjelaskan, program BAYARIN atau singkatan dari Bantu Biaya Iuran Nunggak itu merupakan sebuah terobosan berbasis kolaborasi PentaHelix untuk menurunkan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif, khususnya pasien rawat inap yang terdampak langsung oleh tunggakan iuran. 

"Berdasarkan data per Agustus 2024, di Kabupaten Purwakarta itu ada sebanyak 268.562 dari total 1.031.741 peserta BPJS yang tercatat tidak aktif. Sehingga, kami meluncurkan inisiatif strategis bertajuk program BAYARIN ini," ujar pria yang lebih akrab disapa Hani itu kepada awak media, Kamis (21/8/2025).

Menurut Hani, banyaknya peserta BPJS yang tidak aktif tersebut berdampak langsung terhadap layanan rumah sakit. Hal mana, pasien BPJS yang tidak aktif ini terpaksa berubah status menjadi pasien umum, berisiko gagal bayar, dan menambah beban piutang rumah sakit.

"Piutang RSUD Bayu Asih, hingga 2024 kemarin mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar. Untuk itu, perlu solusi yang kolaboratif," jelas dia.

Sehingga, dari analisis mendalam terhadap penyebab ketidakaktifan peserta, seperti perpindahan segmen kepesertaan dan tunggakan iuran itu lahirlah program BAYARIN ini. 

Menurut dia, Dengan mengadopsi model kolaborasi Pentahelix (Academic, Business, Government, Community, Media), RSUD Bayu Asih mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk bergotong royong menyelesaikan tunggakan iuran peserta BPJS Mandiri kelas III.

Melalui pendekatan ini, pihaknya meyakini tidak hanya bisa mengurangi beban piutang rumah sakit. Tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien, sekaligus menghindari temuan auditor terkait tata kelola keuangan.

Hani kembali menjelaskan, program baru tersebut dirancang dengan sistem digital melalui sebuah aplikasi sebagai alat pendukung. Dalam hal ini, RSUD Bayu Asih mengembangkan aplikasi berbasis web dengan framework Laravel dan database MySQL. 

Aplikasi ini memungkinkan pasien mengajukan bantuan iuran secara daring, yang kemudian diverifikasi oleh tim CSR dan ditindaklanjuti oleh donatur seperti BAZNAS, lembaga filantropi, dan badan usaha pemilik program CSR.

"Kemudian, donatur dapat memilih untuk membayar penuh atau sebagian, dan seluruh proses transparan melalui dashboard real-time yang dapat diakses oleh stakeholder," kata dia.

Target dan Dampak

Direktur RSUD Bayu Asih, dr Tri Muhammad Hani saat memaparkan program BAYARIN secara on-Air di kantor radio milik pemerintah

Hani menuturkan, program BAYARIN ini dirancang dalam tiga fase. Yakni, jangka pendek (0–2 bulan) meliputi pembentukan tim, pemetaan peserta tidak aktif, dan peluncuran aplikasi.

Kemudian, jangka menengah (2–6 bulan) meliputi perluasan jaringan kolaborasi dan kampanye kesadaran publik. Lalu, jangka panjang (6–12 bulan) meliputi integrasi ke kebijakan daerah, penguatan ekosistem digital BPJS, dan replikasi ke daerah lain.

Adapun target utamanya adalah menurunkan jumlah pasien rawat inap BPJS tidak aktif hingga di bawah 10% dan menjadikan “BAYARIN” sebagai model nasional. Pihaknya menegaskan, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi lintas sektor. 

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk menjadi bagian dari perubahan. Program ‘BAYARIN’ bukan hanya solusi teknis, tetapi wujud nyata gotong royong dalam pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaboratif dan inovasi digital, pihaknya berharap, Kabupaten Purwakarta bisa menguatkan komitmennya dalam menjaga Universal Health Coverage (UHC) tetap bermakna dan berkelanjutan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya