Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan energi sebagai salah satu program unggulan di tahun depan. Lewat kucuran anggaran Rp 402,4 triliun pada RAPBN 2026 untuk ketahanan energi.
RI 1 menekankan, masyarakat dari kota hingga desa wajib menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi, ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta penyediaan listrik desa.
Advertisement
"Secara keseluruhan di 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).
Meskipun mulai berorientasi pada EBT, pemanfaatan energi fosil lewat produksi minyak dan gas bumi bakal terus ditingkatkan. Guna menjaga harga komoditas energi, sambil mempercepat pemakaian energi bersih.
"Subsidi energi harus adil, tepat sasaran bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu, energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hydro, dari panas bumi dan dari bioenergi," tuturnya.
Oleh karenanya, pemerintah bakal serius melakukan transformasi menuju energi hijau, demi mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
"Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat," serunya.
Belajar dari Brasil
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong para anggota Dewan Energi Nasional (DEN) belajar dari Brasil, yang bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya untuk transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).
Bahlil yang juga berlaku sebagai Ketua Harian DEN ini mencermati, Brasil bisa memanfaatkan kekayaan tebu miliknya untuk dijadikan etanol. Ia menilai Merauke punya peluang serupa untuk itu.
"Mereka (Brasil) pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100 persen bisa pakai itu. Karena mereka pertaniannya bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang," ujar Bahlil beberapa waktu lalu.
Produksi Etanol dan Metanol di Merauke
"Kita ini kan impor etanol dan metanol ini setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push untuk tebunya itu dikonversi ke etanol dan metanol saja," ungkapnya.
Adapun dalam sidang anggota bersama DEN, Bahlil turut mengangkat status terkini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), keselarasan program hilirisasi dengan KEN, serta sinkronisasi perencanaan energi daerah atau kebijakan energi lintas sektor.
Pada sidang tersebut, disampaikan bahwa PP KEN saat ini masih menunggu penetapan. Adapun RPP KEN dinilai harus selaras dengan program hilirisasi, dan mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 mendatang.