Liputan6.com, Jakarta - Hari ini 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Undang‑Undang APBN 2026. Banyak mata tertuju pada pidato ini karena tahun kedua pemerintahan akan menunjukkan keseimbangan antara janji kampanye dan realitas fiskal.
RAPBN 2026 sudah menyepakati pendapatan negara sekitar 11 hingga 12 persen PDB, belanja 14 persen PDB, keseimbangan primer positif tipis dan defisit maksimal sekitar 2,5 persen PDB.
Advertisement
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, mempertanyakan bagaimana pemerintah memenuhi ambisi besar tersebut dengan ruang fiskal yang terbatas.
"Indonesia masih bergulat dengan rasio perpajakan yang rendah, sekitar 10 persen PDB. Ini seperti pipa yang bocor; air (penerimaan) tak pernah memenuhi bak (anggaran)," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/8/2025).
Achmad mengakui bahwa penerimaan perpajakan sebagai sumber utama APBN 2026 sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tetapi tetap tertinggal dibanding banyak negara. Sementara penerimaan negara bukan pajak dan hibah jumlahnya kecil.
"Untuk membiayai program populis seperti makan siang gratis dan susu untuk pelajar, rumah sakit pratama, modernisasi alutsista, pembangunan lumbung pangan, diperlukan pipa pajak yang kuat," ujarnya.
Reformasi perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif. Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas.
Nilai Tukar dan Asumsi Makro
Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, suku bunga obligasi 6,6 hingga 7,2 persen dan nilai tukar rupiah Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.
Harga minyak diasumsikan 60 hingga 80 dolar per barel dengan target produksi 600 ribu barel per hari, sementara produksi gas sekitar satu juta barel setara minyak per hari.
Menurutnya, asumsi nilai tukar yang lemah mencerminkan penguatan dolar dan aliran modal global yang rentan. Jika perang tarif memicu perlambatan global, rupiah dapat tertekan lebih dalam.
"Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas melalui intervensi pasar, operasi moneter dan koordinasi suku bunga. Pemerintah harus meminimalkan ketergantungan pada utang valas jangka pendek, memperkuat cadangan devisa melalui ekspor bernilai tambah dan mendorong repatriasi devisa," ujarnya.
Ujian Bagi Prabowo
Menurut Achmad, nota Keuangan 2026 akan menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo menyeimbangkan ambisi dengan kapasitas. Pendapatan yang relatif rendah dan belanja yang tinggi menuntut disiplin.
Jika kebijakan disusun dengan realistis menguatkan penerimaan, menjaga belanja efektif, menyiapkan jaring pengaman terhadap guncangan global Indonesia dapat berlayar melewati badai perdagangan dan geopolitik menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Sebagai warga negara, kita perlu terus kritis dan ikut mengawal agar kompas ekonomi ini tidak melenceng," pungkasnya.