Liputan6.com, Jakarta- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah minimnya anggaran daerah membuat Bupati Pati, Sudewo menaikkan pajak daerahnya hingga 250 persen. Kebijakan tersebut sudah dibatalkan namun terlanjur memicu protes dari warga Pati dan menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran.
"Tidak ada, penyebabnya karena (anggaran minim) itu bukan ya," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Advertisement
Dia mengatakan kebijakan menaikkan pajak hingga 250 persen oleh Bupati Sudewo tak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Prasetyo menjelaskan kepala daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan masing-masing, termasuk soal pajak.
"Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati pun juga berbeda," jelasnya.
"Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu. Kalau pun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing," sambung Prasetyo.
Ingatkan Pejabat Hati-Hati Buat Kebijakan
Prasetyo sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan polemik dan menyebabkan aksi demonstrasi. Dia pun meminta pejabat publik di daerah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan membuat kebijakan.
"Makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," tutur dia.
"Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat," imbuh Prasetyo.
Demonstran Lempari Sudewo
Masyarakat Pati, Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini, Rabu (13/8/2025) imbas kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Warga terus berdatangan ke kawasan Alun-Alun Kota Pati di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.
Massa melempar botol dan mengejar aparat Kepolisian. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa yang menginginkan ditemui Bupati Sudewo tidak kunjung dipenuhi.
Namun akhirnya, Bupati Pati Sudewo akhirnya muncul di tengah-tengah demonstran dengan naik mobil taktis Brimob. Massa pun menghujani Sudewo dengan lemparan berbagai benda.
Sambil dilindungi dengan tameng polisi, Sudewo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Tidak banyak kata yang dia sampaikan. Usai meminta maaf, Sudewo mengatakan akan berbuat lebih baik lagi.
11 Orang Ditangkap
Polda Jawa Tengah menangkap 11 pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan, 11 orang yang ditangkap diduga merupakan provokator yang menyebabkan kericuhan dalam aksi tersebut.
"Kurang lebih ada 11 provokator anarkis tersebut yang sudah diamankan oleh kepolisian," tutur Artanto saat dikonfirmasi, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, mereka yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan Polresta Pati. Sementara terkait identitas, Artanto belum mengungkap lebih jauh.
"Ya, tentunya saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Reserse ya, pendataan dan pemeriksaan," kata dia.
Sebelum aksi unjuk rasa besar-besaran, Sudewo sempat menantang warganya sendiri untuk demo ke kantor bila menolak aturan tarif PBB-P2 naik sebesar 250 persen pada Tahun 2025.
Warga yang geram pun sepakat melancarkan aksi dan menggelar donasi dana persiapan demo. Lantaran ramai, Sudewo melunak akhirnya berkenan menurunkan tarif PBB-P2.