Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan Payment ID, sistem identifikasi keuangan digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), pada 17 Agustus 2025.
Inisiatif ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang bertujuan mengintegrasikan seluruh aktivitas pembayaran individu dalam satu kode unik.
Advertisement
“Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, dikutip Liputan6.com, Senin (11/8/2025).
Semua Rekening, Dompet Digital, dan Kredit dalam Satu Sistem
Dengan Payment ID, seluruh data keuangan masyarakat — mulai dari rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (seperti Gopay, OVO), hingga pinjaman online — akan terhubung dalam satu sistem.
“Payment ID ini sangat powerful,” tegas Dudi.
Sistem ini memungkinkan otoritas melihat profil keuangan seseorang secara menyeluruh: pendapatan, pengeluaran, utang, hingga investasi. Dalam pengajuan kredit, bank cukup meminta persetujuan lewat ponsel. Jika disetujui, akses profil lengkap akan diberikan melalui BI-Payment Info.
Keamanan Data Jadi Prioritas
BI menegaskan data pribadi hanya dapat diakses dengan izin pemilik melalui notifikasi.“Kami sangat berhati-hati. Transparansi ini bisa disalahgunakan. Kami harus menjaga kepercayaan publik,” kata Dudi.
Dalam uji coba untuk verifikasi penerima bantuan sosial (bansos), sistem menemukan salah satu individu memiliki empat rekening dengan mutasi total hingga Rp10 juta.
Bisa Deteksi Fraud dan Cek Kesehatan Keuangan
Selain sebagai identifikasi unik, Payment ID berfungsi untuk autentikasi transaksi, menghubungkan data profil dengan aktivitas finansial, serta mendeteksi potensi penipuan.Sistem ini juga menilai kesehatan keuangan individu lebih akurat dibanding Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Jika besar pasak daripada tiang, kondisi keuangan pemilik Payment ID tersebut bisa dibilang tidak sehat,” jelas Dudi.
BI meyakini Payment ID akan menjadi kunci membangun profil pelaku sistem pembayaran nasional yang menyeluruh, terintegrasi, dan aman.