Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah kembali menekankan pentingnya negara mengalokasikan subsidi untuk tanah, guna memangkas harga rumah, baik tapak maupun vertikal.
Fahri menegaskan, arah subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit perumahan.
Advertisement
"Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan," tegasnya di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan hunian vertikal terjangkau, melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang.
"Jika tanah dikelola negara dan rumah dijual dengan harga rendah atau bahkan digratiskan setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.
Adapun sebelumnya, Fahri telah mendorong pemberian subsidi tanah agar harga rumah tapak yang disalurkan melalui skema Public Service Obligation (PSO) bisa terpangkas hingga separuhnya.
Pangkas Harga Rumah hingga 50%
Melalui skema ini, Fahri mendorong pendekatan berbasis pasar, namun dengan dukungan negara berupa subsidi pada tanah.
"Kita akan mulai dari aset tanah negara, termasuk dari BUMN. Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak, bahkan bisa 20-40 persen untuk vertikal," kata dia beberapa waktu lalu.
Dalam konteks ini, ia juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai lembaga off-taker, mengadopsi pendekatan seperti Bulog di sektor pangan.
Backlog Perumahan Jadi Potensi Pasar
Menurut dia, kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah hunian tersedia, alias backlog rumah bisa jadi patokan pasar.
"Dengan backlog 15 juta keluarga, pasar perumahan rakyat itu sudah jelas. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia turut menegaskan, arah subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit perumahan.
"Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan," tuturnya.