PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Bakal Disiapkan Kursi Menteri?

Hingga hari ini belum ada pembicaraan mengenai kursi menteri untuk PDIP.

oleh Delvira HutabaratDiperbarui 04 Agustus 2025, 14:12 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan pengarahan di acara Bimtek Nasional PDIP di Bali. (Foto: Tim Media PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, belum ada pembicaraan soal kemungkinan menyiapkan kursi menteri untuk PDIP. Pernyataan ini menjawab kemungkinan masuknya PDIP ke dalam kabinet Merah Putih setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan dukungan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Belum ada pembicaraan ke sana (menteri dari PDIP)," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Tak Harus Masuk Kabinet

Prasetyo melanjutkan, mendukung pemerintah tak harus berarti berada di dalam pemerintah. Dalam pandangannya, sikap politik PDIP yang mendukung pemerintah dan mengambil posisi sebagai penyeimbang merupakan hal yang baik. 

"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, di dalam Kongres PDIP, dengan menjadi penyimbang pemerintah, itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya," ujarnya.

"Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyeimbang. Tidak ada masalah," sambung dia.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Pejambon Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025. (Tim News).

Sikap Politik PDIP Tak Masuk Kabinet

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan untuk pemerintah disampaikan dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/7/2025).

Megawati mengungkapkan, PDIP tidak akan berposisi sebagai oposisi. Menurutnya, di Indonesia bukanlah menganut sistem parlementer melainkan presidensial yang tak mengenal oposisi.

"Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," tegas Mega.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya