Liputan6.com, Jakarta - Kongres ke-6 PDIP di Bali sudah selesai, jajaran pengurus DPP yang baru juga sudah diumumkan. Nama Hasto Kristiyanto tidak lagi mendapat posisi Sekretaris Jenderal. Jabatan Sekjen kini dirangkap oleh Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pengamat Politik Trubus Rahadiansyah menilai keputusan itu sudah tepat. Lantaran, dia menilai, apabila dipaksakan, maka PDIP berpotensi akan tersandera usai Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
"PDIP sudah seharusnya melepas Hasto. Dan PDIP berpotensi akan tersandera," ujar Trubus melalui keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Lebih lanjut, Trubus mengungkapkan citra PDIP akan terguncang bila tetap mempertahankan Hasto menjadi Sekjen PDIP.
Sebab, kata dia, amnesti Hasto Kristiyanto hanya memberikan ampunan kepada terpidana, namun tidak mengugurkan status pidananya.
"Hal itu sesuai pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang mengatakan amnesti yang diterima Hasto tidak menghilangkan perbuatan korupsi yang pernah dilakukan Sekjen PDIP tersebut," ucap Trubus.
"Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti. Amnesti tidak menggugurkan pidana. Jadi menurut saya sudah layak diganti (Hasto), karena menjadi beban," tandas Trubus.
Diketahui, sebelumnya, Kongres PDI Perjuangan (PDIP) yang ke-VI mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum untuk periode 2025-2030.
"Tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali ibu. Jadi sudah selesai," kata Ketua SC Kongres ke VI PDIP, Komarudin Watubun ditemui di lokasi Kongres di Bali, Jumat 1 Agustus 2025.
Menurut dia, hal ini karena Megawati sudah terpilih dalam Rakernas PDIP kemarin.
"Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja," jelas Komarudin.
Menurut dia, dalam Kongres ini tak ada pemilihan ketua umum.
"Karena forum Rekernas itu kan tidak untuk memiliki ketua umum. Aspirasi itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali," lanjutnya.
Komarudin menambahkan, dalam Kongres Megawati juga sudah diambil sumpah, sehingga dia resmi menjadi ketua umum.
"Sudah-sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi ketua umum," pungkas Komarudin.
Kenapa Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen di DPP PDIP 2025-2030?
PDIP mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 dari hasil Kongres ke-6 PDIP, tetapi belum ada nama Hasto Kristiyanto.
Adapun Hasto merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP dari periode sebelumnya, yang baru mendapatkan amnesti bebas dari tahanan. Namun untuk periode ini, jabatan Sekjen masih dirangkap oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sekretaris Jenderal belum diputuskan Ibu," kata Ketua SC Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun saat konferensi pers kongres di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu 2 Agustus 2025 seperti dilansir Antara.
"Jadi, masih merangkap," lanjutnya.
Adapun pengurus DPP PDIP 2025-2030 yang terdiri dari 37 nama itu sudah dilantik oleh Megawati Soekarnoputri. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.
Saat PDIP Pilih jadi Penyeimbang Pemerintah Prabowo Seperti Demokrat di Era Jokowi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan PDIP bakal menjadi penyeimbang dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan sikap ini, PDIP tidak masuk ke dalam kabinet atau menjadi oposisi.
PDIP memilih jalan tengah sebagai mitra kritis pemerintah, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat. Sikap politik ini pernah dilakukan Partai Demokrat dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu 2 Agustus 2025.
Meski mendukung Prabowo, menurut dia, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Dia mengingatkan keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
"PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," katanya.