Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani memastikan kondisi internal partainya tetap solid usai diterpa tuduhan sebagai dalang di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Benar (dipastikan tetap solid)," kata Kamhar saat dihubungi merdeka.com, Rabu (30/7).
Advertisement
Kamhar menegaskan, Demokrat tidak pernah membahas soal isu tersebut dan memilih lebih fokus terhadap pada kerja-kerja pemerintahan.
"Partai Demokrat lebih fokus pada bekerja secara sungguh-sungguh untuk mensukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo serta turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi rakyat," tegasnya.
"Agar semakin banyak program-program pro rakyat yang dihadirkan dan dirasakan secara langsung manfaatnya untuk rakyat," sambungnya.
Selain itu, kata Kamhar, Demokrat tidak menggubris tudingan penyebab polemik ijazah Jokowi. Pihaknya tidak ingin masalah ini memicu gesekan antarpihak.
"Inilah yang menjadi fokus dan prioritas kami. Kami tak akan teralihkan dan tak akan terpancing untuk merespons isu-isu yang tak jelas, apalagi yang berpotensi membenturkan atau membuat gesekan," pungkasnya.
Demokrat Meradang Diterpa Isu Ijazah Palsu Jokowi
Sebelumnya, Partai Demokrat tidak tinggal diam terkait tuduhan menjadi dalang di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Demokrat mempertimbangkan mengambil langkah hukum terhadap pihak menyebarkan isu partai berlambang mercy tersebut mendalangi dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Kami mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melalui siaran pers diterima, Selasa (29/7).
Selain mempertimbangkan langkah hukum, Ibas mendorong kepada Jokowi untuk membuka ruang klarifikasi agar tidak ada adu domba dan opini sesat.
"Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat," kata Ibas.