Liputan6.com, Jakarta Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar SMP Negeri 8 usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) menambah daftar masalah dari program tersebut.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pun memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar teliti sehingga kasus tersebut tidak lagi terulang.
Advertisement
"Kami minta kepada (BGN), kan kita lihat bahwa, kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi," kata dia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Politikus Gerindra ini menjelaskan, tenaga supervisi di lapangan harus detail mengecek kualitas makanan MBG agar tak ada lagi keracunan.
"Tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur," ujar Dasco.
Dengan adanya tim baru tersebut, dia meminta ada lagi temuan kasus keracunan MBG.
"Sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang," pungkasnya.
Trauma, Ratusan Siswa SMP Negeri 5 Kupang Ogah Konsumsi MBG
Keracunan massal ratusan pelajar SMP Negeri 8 setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan trauma bagi siswa di sekolah lain, salah satunya pelajar di SMP Negeri 5 Kota Kupang, NTT.
Dari 1.050 siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Kupang dan SMP terbuka, hanya 702 yang mau menerima makan bergizi gratis pada, Kamis (24/8/2025).
"Takut nanti keracunan kayak SMP 8. Mama sudah pesan, tidak boleh makan lagi karena takut," kata Adelia, siswi kelas XII SMP Negeri 5.
Kepala SMP Negeri 8 Kota Kupang, Ferderik Mira Tade mengatakan, banyak siswanya yang belum mau makan karena takut keracunan. Padahal dia bersama guru terlebih dahulu mencicipi makan yang dibagikan.
"Sebelum bagi kepada siswa-siswi, saya bersama guru kelas terlebih dahulu mencicipi untuk memastikan makan bergizi gratis layak untuk dikonsumsi," ujarnya.
Walau demikian, masih banyak siswa yang menolak untuk mengonsumsi dengan berbagai alasan, ada yang membawa bekal dari rumah, ada yang sudah sarapan dari rumah bahkan trauma dan takut keracunan.
"Ada yang menolak ada yang makan. Dari jumlah 1050, hanya 702 siswa yang mau menerima makan bergizi gratis, selebihnya menolak," ungkap Ferderik.
Charles Honoris Geram
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai, persoalan yang terus berulang menunjukkan kelalaian yang sama parahnya, baik dari penyedia layanan, maupun dari sisi pengawasan pemerintah.
"Seakan keracunan demi keracunan yang telah banyak memakan korban tidak memberi pelajaran berarti untuk terus berbenah diri," kata Charles dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025).
"Korban keracunan MBG bukanlah ‘error’ secara statistik yang bisa diabaikan untuk mengklaim keberhasilan secara umum. Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa," tegasnya.
Oleh karenanya, kata Charles, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG tidak boleh menutup mata.
"BGN harus segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai sehingga membahayakan keselamatan anak-anak kita. Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi!" tegas Charles.
Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, menurut Charles, BGN juga hendaknya jangan terlalu sibuk mengejar jumlah penerima manfaat MBG.
"Perlu diingat bahwa yang paling utama adalah kualitas dari manfaat BMG itu sendiri. Buat apa menjangkau sebanyak-banyaknya, kalau yang diberikan tidak layak konsumsi, bahkan membahayakan?" ungkapnya.