Krisis Lapangan Kerja Baru Lebih Mengerikan Dibanding PHK, Begini Gambarannya

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyebut bahwa persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini marak bukanlah isu paling mengkhawatirkan.

oleh Tira SantiaDiterbitkan 28 Juli 2025, 13:30 WIB
Sejumlah orang berjalan di trotoar pada saat jam pulang kantor di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyebut bahwa persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini marak bukanlah isu paling mengkhawatirkan. 

Justru, yang lebih mengancam adalah minimnya penciptaan lapangan kerja baru di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Menurutnya, setelah gelombang PHK, para pekerja yang terdampak sulit mendapatkan pekerjaan pengganti.

“Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya angka PHK, melainkan apa yang terjadi sesudahnya, yaitu tidak cukup banyak lapangan pekerja baru yang tercipta. Ini adalah tantangan terbesar, tidak cukupnya lapangan pekerja,” kata Shinta dalam acara BPJS Ketenagakerjaan Dewas Menyapa Indonesia, di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dalam survei terbaru yang dilakukan Apindo, lebih dari 50 persen responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan sebagian lainnya masih berencana melakukan hal yang sama dalam waktu dekat.

“Dalam survei APINDO yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” ujarnya.

Menurutnya, situasi ini mencerminkan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha, baik dari sisi biaya produksi maupun ketidakpastian ekonomi global dan domestik. 

Harus Cari Solusi Bersama  

Pegawai pulang kerja berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pemerintah memberi kelonggaran bergerak bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Shinta menjelaskan bahwa penyebab utama stagnasi lapangan kerja adalah keengganan dunia usaha untuk berekspansi. Banyak perusahaan memilih menahan investasi dan rekrutmen karena menghadapi ketidakpastian yang tinggi, baik dari sisi kebijakan dalam negeri maupun perkembangan global.

Gejolak geopolitik, fluktuasi nilai tukar, dan proyeksi ekonomi yang suram membuat pelaku usaha lebih berhati-hati. Mereka memilih fokus pada efisiensi internal ketimbang mengambil risiko membuka usaha baru atau memperluas lini produksi. Akibatnya, peluang kerja baru pun mandek.

“Kita bisa bekerjasama untuk mencari solusi agar gelombang PHK tidak terus-terus meluas. Kita perlu bantuan dari para akademisi, para ekonom, seluruh masyarakat. Ini PR kita bersama untuk bisa mencapai solusi yang kita harapkan,” ujarnya.

 

Produktivitas RI Salah Satu Terendah di ASEAN  

Pekerja berjalan kaki di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (10/6/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Lebih lanjut, kata Shinta, di tengah gelombang PHK, kata Shinta, Indonesia juga masih menghadapi masalah lama yang belum terselesaikan yak i rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Shinta menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki Apindo, produktivitas rata-rata pekerja Indonesia hanya sebesar USD23,57 ribu per tenaga kerja, lebih rendah dibandingkan rata-rata ASEAN yang mencapai USD24,27 ribu. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh tingginya proporsi pekerja dengan keterampilan rendah.

“Dari sisi produktivitas, Indonesia termasuk salah satu yang masih paling rendah di ASEAN,” pungkasnya.

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya