Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyambut positif masuknya dua paket pendanaan hijau skala besar dari mitra internasional sebagai bentuk konkret dukungan global terhadap agenda transisi energi Indonesia.
Total investasi yang berhasil diamankan Indonesia dalam dua pekan terakhir mencapai lebih dari USD 29 miliar atau sekitar Rp 471 triliun (kurs 16.242 per USD), berasal dari World Bank Group dan pemerintah Arab Saudi.
Advertisement
World Bank bersama mitra menyetujui skema pendanaan sebesar USD 2,13 miliar yang difokuskan untuk mempercepat akses energi bersih di Kalimantan dan Sumatra.
Proyek ini mencakup pengembangan listrik tenaga surya dan angin dengan kapasitas hingga 540 MW, pembangunan jaringan distribusi, serta peningkatan akses listrik bagi lebih dari 3,5 juta masyarakat, termasuk di wilayah pelosok Kalimantan Tengah yang hingga kini masih menghadapi kendala akses energi.
“Pendanaan ini menjadi bukti bahwa dunia melihat Indonesia sebagai pemain penting dalam transisi energi global. Ini kabar baik bagi daerah seperti Kalimantan, termasuk Kalteng, yang punya potensi besar energi terbarukan,” ujar Mukhtarudin.
Komitmen Investasi
Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengamankan komitmen investasi dari pemerintah Arab Saudi senilai US$27 miliar, yang akan dikucurkan melalui Dana Investasi Publik (PIF) dan perusahaan energi terkemuka ACWA Power. Investasi ini mencakup pengembangan energi terbarukan berskala besar, pembangunan jaringan transmisi modern, serta pengembangan hilirisasi petrokimia nasional. Saat ini, ACWA Power telah membuka desk koordinasi awal dengan Danantara untuk memetakan proyek di wilayah Indonesia timur dan tengah.
Mukhtarudin menekankan bahwa pemerintah pusat perlu memastikan realisasi investasi ini berjalan inklusif dan berpihak pada daerah-daerah non-Jawa, yang memiliki potensi besar namun kerap tertinggal dalam pembangunan energi. Ia juga mendorong agar Kalimantan Tengah dijadikan pilot project perluasan energi bersih berbasis potensi lokal seperti tenaga surya dan biomassa, yang dinilai mampu membuka peluang lapangan kerja hijau (green jobs) bagi masyarakat daerah.
“Kita butuh percepatan regulasi, kepastian fiskal, dan skema pembiayaan inovatif seperti green bond dan sukuk hijau. DPR siap mengawal agar realisasi di lapangan berjalan maksimal,” tegas Mukhtarudin.
Regulasi Insentif Fiskal
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pemerintah sedang memfinalisasi regulasi insentif fiskal untuk mendorong percepatan proyek-proyek energi bersih. Selain itu, DPR RI melalui Komisi XII juga mendorong adanya harmonisasi lintas kementerian dan lembaga agar implementasi investasi ini tidak terhambat oleh tumpang tindih regulasi maupun birokrasi teknis yang berbelit.
Skema blended finance dari World Bank dan investasi besar dari Arab Saudi ini dinilai dapat menjadi model sukses pembiayaan transisi energi di Indonesia. Hal ini sekaligus memperkuat fondasi menuju target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 yang telah ditetapkan pemerintah.