Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyoroti minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional pada TW I tahun 2025.
Panggah Susanto mengatakan hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, di mana menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB Nasional sebesar 2,29%, menurun dibandingkan denggan TW I tahun 2024 sebesar 2,33%.
Advertisement
Begitu juga dengan pertumbuhan sektor perikanan pada TW I tahun 2025 yang hanya mencapai 2,25% dibandingkan TW I tahun 2024 sebesar 3,49%.
Sedangkan volume ekspor hanya 0,43 juta ton pada TW I tahun 2025, dan nilai realisasi NPBP KKP periode bulan Juni Tahun 2025 hanya sebesar 975,74 miliar.
"Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini sangat minim pada TW I tahun 2025, di mana kontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan hnya mencapai 2,29% dan 2,25%. Ini ada yang salah dan perlu ditata kembali untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor KKP secara maksimal," ujar Panggah dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
Menurut Panggah, dari data BPS maka kontribusi sektor KKP terhadap pembangunan nasional masih minim dibandingkan dengan potensi yang dimiliki SDA kelautan dan perikanan yang melimpah, baik tangkap maupun budidaya. Ia menilai ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan.
Panggah menilai bahwa maraknya pataktik illegal fishing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional, yang dapat ditaksir kerugian negara kurang lebih Rp13 triliun dalam kurun waktu 2020-2025.
Selain itu, terdapat juga penyeludupan hasil laut atau ekspor ilegal, sehingga hal ini berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan.
"Maraknya praktik illegal fishing dan penyelundupan hasil laut yang selalu terjadi, berdampak terhadap minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan PDB Nasional dan PNBP," kata Panggah.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah ini meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan harus fokus dan merumuskan langkah-langkah stategis melalui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang selalu terjadi.
Wapres Gibran Dorong Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong percepatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan nasional. Dia menyebut, ada sejumlah komoditas unggulan yang dimiliki Indonesia yakni rumput laut, ikan tuna, cakalang, tongkol, udang, rajungan, tilapia, dan garam.
"Indonesia adalah produsen tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 1,5 juta ton per tahun. Ini potensi besar yang harus kita olah," kata Gibran Rakabuming Raka melalui channel youtube pribadinya, seperti dikutip Jumat (2/5/2025).
Demi merealisasikan hilirisasi, Gibran menyoroti sejumlah tantangan seperti kebutuhan kawasan industri yang lengkap dengan cold storage, akses permodalan bagi nelayan dan UMKM, penggunaan teknologi efisien dan ramah lingkungan, serta pemberantasan illegal fishing.
Menurut dia, kekayaan laut Indonesia sangat melimpah namun belum dimaksimalkan karena sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Salah satunya rumput laut yang memiliki potensi produksi mencapai 9,7 juta ton.
"Bayangkan jika ribuan ton rumput laut yang selama ini kita jual mentah ke luar negeri bisa diolah dulu menjadi kosmetik. Nilai tambahnya bisa 15 sampai 30 kali lipat," ujar putra sulung Jokowi ini.
Gibran menambahkan, potensi pengolahan rumput laut juga bisa menjadi berbagai produk turunan seperti bioplastik, bioavtur, pupuk, hingga bahan farmasi.
Selain rumput laut, lanjut Gibran, terdapat 7,4 juta ton hasil perikanan tangkap dan 5,6 juta ton ikan budidaya per tahunnya yang belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan karena pengolahan di dalam negeri masih minim.
Gibran optimis, jika potensi tersebut dimaksimalkan maka hilirisasi membuka lapangan kerja di berbagai bidang seperti industri, kimia, desain kemasan, pemasaran, hingga jasa logistik dan perdagangan.
Dia pun mengajak kepada mereka yang masih menempuh pendidikan di bidang teknologi, industri, perikanan, atau farmasi untuk ikut berpartisipasi berinovasi dan penelitian terkait bidang potensial yang dimiliki Indonesia.
"Ini adalah kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, yuk bisa yuk," kata Gibran.