Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertransformasi pemilu berbasis digital melalui sistem electronic voting (e-voting).
Dia menilai, penggunaan teknologi dalam pemilu bukan lagi sekadar wacana futuristik, tetapi langkah strategis yang mendesak dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang efisien, transparan, dan lebih minim kecurangan.
Advertisement
Hal ini disampaikan Romy dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti tingginya biaya Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun, dan mendorong agar KPU mulai berpikir secara teknokratik menuju “demokrasi 5.0”.
"Saya ingin KPU untuk bisa berpikir teknokratik bahwa demokrasi 5.0 itu perlu enggak sih buat Indonesia? Contohnya transformasi menuju e-voting," kata Romy dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Menurut dia, e-voting sudah sangat mungkin diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2029. Teknologi seperti face recognition, sidik jari, dan e-KTP bisa dikombinasikan dalam proses verifikasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Mengantisipasi Kecurangan
Rommy menjelaskan, pemungutan suara bisa dilakukan melalui tablet yang tersedia di TPS. Setiap pemilih, setelah melewati proses verifikasi, akan langsung memilih dengan menyentuh layar.
Setelah memilih akan tercetak 5 lembar bukti suara pemilih, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri dan Saksi Partai. Hasil suara akan langsung masuk ke server pusat secara real time tanpa perlu input manual.
Romy menyebut, penghematan anggaran bisa signifikan bahkan dapat ditekan menjadi sekitar Rp 52-58 triliun.
"Karena kan saya melihat zaman dulu itu kertas banyak sekali yang menjadi titik curang. Sehingga 100% dari kecurangan kertas dapat dihindari," kata dia.