Liputan6.com, Jakarta - Aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Senin (23/6/2025) sore, berakhir rusuh. Satu orang polisi alami luka bakar akibat ulah pengujuk rasa.
Terkait kejadian ini, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 20 mahasiswa, enam orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Advertisement
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, dalam melakukan unjuk rasa, massa membakar ban, menyiram bensin, hingga melawan petugas. Api sempat menyambar anggota polisi saat mencoba meredam situasi.
"Personel kami mengamankan 20 orang yang diduga melakukan tindak pidana penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas. Salah satu anggota kami mengalami luka bakar serius akibat api yang disulut oleh massa aksi," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).
Dia menyebut, korbannya adalah anggota Polri berpangkat Ipda, berinisial DA yang mengalami luka bakar pada pergelangan kaki kanan, dengkul kaki kanan, dan pergelangan tangan kanan.
"Korban kini masih dalam perawatan intensif di RSAL Mintoharjo," ucap dia.
Peran Tersangka
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menambahkan, enam tersangka masih berstatus mahasiswa yakni dari kampus UIP dan UIA.
Adapun identitas tersangka yaitu FT (31) Mahasiswa UIA, selaku koordinator lapangan dan melakukan pembakar ban. Sisanya mahasiswa UIP yakni IM (23) AD (21), ARS (26), FSC (21) dan FJD (20) dengan peran berbeda-beda.
"IM melawan petugas, AD menyiram bensin ke ban, ARS membeli bensin dan penggalang massa, FSC pembawa ban ke lokasi, FJD juga membawa ban," ujar dia.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, pihaknya jiga menyita beberapa barang bukti seperti dua buah ban, satu pasang sepatu dinas (PDL), enam unit handphone, satu unit mobil angkutan warna merah, sisa bensin dalam plastik, satu spanduk, dua megaphone, empat unit sepeda motor, serta hasil visum korban.
Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan dan pemberkasan tengah dilakukan. Mereka dijerat Pasal 170, 351, 160, 213, dan 214 KUHP.
"Kami terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya," tegasnya.