Liputan6.com, Bandung - Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mengomentari perihal bersikerasnya Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI yang meminta dikenakannya BMAD benang filamen tertentu asal Tiongkok. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Anne Patricia Sutanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang tidak melanjutkan wacana pengenaan BMAD untuk benang POY dan DTY.
"APSyFI hanya sebagian kecil saja dari komunitas industri pertekstilan, dan tidak mewakili industri tekstil nasional apalagi Asosiasi Pertekstilan Indonesia," ujar Anne ketika ditanya mengenai pernyataan APSyFI mengenai BMAD serta klaim terhadap industri tekstil nasional.
Advertisement
Lebih lanjut Anne menegaskan bahwa, APSyFI merupakan asosiasi yang mewakili perusahaan perusahaan hulu dan lebih kepada padat modal bukan padat karya. Dampak apabila BMAD diterapkan secara jangka panjang justru akan membuat industri hulu di APSyFI terpuruk.
"Kami di API ini yang benar benar mengetahui dampak negatif terhadap industri tekstil nasional yang menghasilkan produk turunan tekstil apabila BMAD atas POY dikenakan. Karena produk turunan tekstil berbahan baku POY ini sulit bersaing dengan impor langsung produk tekstil turunan apabila POY dikenakan BMAD. Dan yang terjadi bila dikenakan adalah penutupan pabrik-pabrik tekstil dan akhirnya PHK lagi dari sektor ini," tegasnya.
"Jika kemarin BMAD itu dilakukan banyak pabrik yang akan tutup dan sangat jelas akan terjadi PHK massal di industri tekstil. Maka dari itu kami dari API dan Apindo sangat mengapreasi langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo khususnya Menteri Perdagangan yang tidak melanjutkan BMAD ini dan menyelamatkan ratusan industri tekstil dan ratusan ribu pekerja tekstil di Tanah Air," pungkasnya.