Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Senin (23/6/2025) menominasikan seorang anggota parlemen lima periode sebagai menteri pertahanan (Menhan), memutus tradisi lama yang selama ini menunjuk jenderal militer pensiunan untuk jabatan tersebut.
Pengumuman ini disampaikan di tengah sorotan terhadap sejumlah mantan pejabat pertahanan terkemuka, termasuk mantan Menhan Kim Yong Hyun, yang kini menghadapi pengadilan pidana atas peran mereka dalam pelaksanaan darurat militer tahun lalu. Darurat militer diberlakukan oleh presiden saat itu, Yoon Suk Yeol, yang kini didakwa atas tuduhan pemberontakan dan diberhentikan dari jabatannya.
Advertisement
Ahn Gyu-back, anggota parlemen dari Partai Demokrat yang dipimpin Lee, adalah sosok yang ditunjuk untuk posisi menhan. Dia pernah duduk di Komite Pertahanan Majelis Nasional dan memimpin panitia legislatif yang menyelidiki latar belakang pemberlakuan darurat militer oleh Yoon. Demikian seperti dilansir AP.
Tindakan otoriter Yoon kala itu melibatkan pengerahan ratusan tentara bersenjata lengkap ke gedung Majelis Nasional dan kantor komisi pemilihan umum. Menurut jaksa, langkah tersebut merupakan upaya ilegal untuk membubarkan lembaga legislatif serta menangkap para lawan politik dan pejabat penyelenggara pemilu.Peristiwa itu memicu seruan publik untuk memperkuat kendali sipil atas militer. Dalam kampanye pemilihannya, Lee pun berjanji akan menunjuk seorang menhan dari kalangan sipil.
Mendobrak Tradisi
Sejak kudeta militer 1961 yang membawa diktator militer Park Chung-hee berkuasa, seluruh menhan Korea Selatan berasal dari kalangan militer — sebuah kebiasaan yang terus berlanjut bahkan setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an.
Meskipun Ahn akan menjalani sidang dengar pendapat di parlemen, proses tersebut diperkirakan hanya akan menjadi formalitas. Partai Demokrat memiliki mayoritas kursi di Majelis Nasional dan persetujuan legislatif tidak dibutuhkan bagi presiden untuk menunjuk menteri. Dari seluruh jabatan kabinet, hanya posisi perdana menteri — jabatan nomor dua di Korea Selatan — yang memerlukan persetujuan parlemen.
"Sebagai menhan nasional sipil pertama dalam 64 tahun, dia akan bertanggung jawab memimpin dan mengawasi transformasi militer setelah mobilisasi dalam darurat militer," kata Kepala Staf Kepresidenan Kang Hoon-sik.
Ahn merupakan salah satu dari sebelas menteri yang diumumkan nominasi pengangkatannya oleh Lee pada Senin. Dalam daftar tersebut, diplomat kawakan Cho Hyun ditunjuk sebagai menteri luar negeri dan anggota parlemen lima periode Chung Dong-young kembali dipercaya sebagai menteri unifikasi — posisi yang pernah dia jabat pada 2004 hingga 2005 sebagai utusan utama Korea Selatan dalam urusan hubungan dengan Korea Utara.