Liputan6.com, Jakarta Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengenai tidak adanya perkosaan massal selama Tragedi Mei 1998 telah memicu polemik di Indonesia.
Dalam sebuah wawancara, Fadli menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanya berdasarkan rumor dan tidak memiliki bukti yang kuat. Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Komnas Perempuan dan aktivis HAM.
Advertisement
Mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Oegroseno pun memberi nasehat. Menurut dia, Fadli bisa membuat banyak hati orang tersakiti.
"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan, pasti ada orang yang tersakiti," kata dia dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).
menurut Oegroseno, sebagai menteri, tidak pantas menganulir adanya temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Pasalnya, itu bukan ranah Fadli Zon berbicara.
"Dan bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu, silakan," jelas dia.
DPR Berencana Memanggil Fadli Zon
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang kontroversial. Pemanggilan ini dijadwalkan pada masa sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni 2025.
Komisi X DPR RI akan mengundang Fadli Zon untuk membahas penulisan ulang sejarah Indonesia dan pernyataannya tentang Tragedi Mei 1998.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menekankan pentingnya menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi para korban tragedi Mei 1998.
"Kami akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari Fadli Zon terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial," ujarnya.
Fadli Zon Soroti Istilah Massal Kasus Perkosaan Mei 1998
Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menjelaskan istilah "massal" dalam tragedi dugaan pemerkosaan Mei 1998 membutuhkan bukti-bukti yang akurat serta harus ditelusuri dengan penuh kehati-hatian.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu kita harus hati-hati. Penuh kehati-hatian terkait dengan data dan bukti," kata Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Polandia, Senin (16/6/2025).
Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di sela-sela peresmian Bali Indah Cultural Park di Strzelinko, Kota Slupsk, Polandia.
Menurut Menbud, pada masa peralihan itu terjadi banyak informasi yang simpang siur yang mungkin menimbulkan perbedaan pendapat. Tapi, terkait dengan pemerkosaan massal, hal itu menjadi salah satu catatan sebab dibutuhkan sebuah kebijaksanaan (wisdom) dalam melihatnya.
"Saya yakin terjadi kekerasan perundungan seksual terhadap perempuan, bahkan tidak hanya dulu sampai sekarang masih terjadi. Tapi, istilah massal itu mungkin yang memerlukan pendalaman, bukti yang lebih akurat, data yang lebih solid karena ini menyangkut nama baik bangsa kita," ujarnya dikutip dari Antara.
Terkait laporan atau data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus dugaan perkosaan massal 13-14 Mei 1998, Fadli menyebut dari beberapa investigasi tersebut ada hal yang pada saat itu memerlukan pendalaman dan lain-lain.
"Ketika informasinya simpang siur di situlah saya kira memerlukan pendalaman. Jadi, saya tidak menegasikan terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan ketika itu," ujarnya menegaskan.