Liputan6.com, Jeddah - Menteri Agama sekaligus Ketua Amirul Hajj Nasaruddin Umar mengaku tak pernah mendengar wacana pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Isu tersebut dilontarkan pertama kali oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak.
Advertisement
"Berapa kali kami rapat, enggak pernah dengarkan isu itu karena kita kan sebagai (delegasi) resmi, sebagai menteri agama dan juga sebagai Amirul Hajj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu," kata Nasaruddin yang ditemui di sela pemantauan proses pemulangan jemaah haji di Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Jeddah, Kamis (12/6/2025).
"Mungkin teman-teman lain mendengarkan, saya sendiri enggak pernah," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi selalu baik. Kalaupun ada kelemahan, hal itu dinilainya normal dan semua negara juga mengalaminya.
"Tidak ada yang sempurna. Mohon saya tidak dipelintir, seolah-olah raja minta maaf, enggak lah," sambung dia.
Perketat Lalu Lalang Jemaah Haji
Ia kembali mengapresiasi kebijakan Arab Saudi yang memperketat lalu-lalang jemaah haji dari seluruh dunia agar pelaksanaannya bisa lebih tertib dari sebelumnya. Indikasinya terlihat dari tidak ada jemaah tanpa nusuk yang diperbolehkan berhaji hingga jalanan yang hening jelang puncak haji beberapa waktu lalu.
Kondisi tenda jemaah juga secara umum dinilainya baik yang ditandai air mengalir dengan lancar dan makanan yang melimpah. "Ada satu dua orang terlambat karena kemacetan jalanan biasa lah. Tahun-tahun lalu juga terjadi. Bagi saya, semuanya normal-normal saja, tidak ada sesuatu yang sangat istimewa yang perlu kita khawatirkan," urai Menag.
Minta Jemaah Transparan tapi Tidak Didramatisir
Dalam kesempatan itu, Menag juga meminta jemaah haji untuk menyampaikan situasi yang mereka alami selama penyelenggaraan haji secara terbuka. Namun, ada catatan terkait itu.
"Kalau ada kelemahan kami, itu kelemahan kami, tapi jangan sampai mendramatisir. Ada satu dua kejadian kasus tapi seolah-olah itu seluruh kejadian. Mari kita fair saja menyampaikan sesuatu," katanya.
Petugas Maksimal Berikan Pelayanan
Ia meminta berbagai pihak juga melihat kinerja petugas di lapangan. Meski tak sempurna, mereka juga memberikan pengorbanan dan bekerja melayani jemaah.
"Mereka juga punya pengorbanan, jangan sampai dianggap tidak ada apa-apanya," kata Nasaruddin.
Senada dengan Menag, Kepala BP Haji Mochammad Irfan menyatakan bahwa secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar walau diakuinya ada kendala teknis yang dihadapi jemaah dan petugas di lapangan. Hal itu, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan pada musim haji tahun depan yang akan mulai dikelola pihaknya sendiri.
Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Deputi Menteri Haji Arab Saudi. "Beberapa rapot telah disampaikan ke saya sekaligus catatan untuk diperbaiki tahun-tahun ke depannya," dia mengatakan, kemarin.
Isu Pemotongan Kuota Haji 50 Persen
Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025, sebelumnya menyebut pemerintah Arab Saudi sempat mempertimbangkan pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Wacana itu muncul setelah pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menilai pelaksanaan ibadah haji Indonesia 2025 belum berjalan optimal.
"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil seperti dikutip dari Antara.
Dahnil menyebut, penilaian itu disampaikan langsung kepada Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, sebagai bentuk peringatan keras. Pihak Saudi menilai pengelolaan haji dari Indonesia masih menyisakan banyak persoalan teknis dan logistik yang perlu segera dibenahi.
"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," ungkapnya.
Wacana pengurangan kuota jemaah Indonesia muncul sebagai langkah antisipatif Arab Saudi, agar berbagai persoalan yang terjadi di musim haji 2025 tidak terulang di tahun mendatang.
"Wacana itu berkembang, karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal," kata Dahnil yang tak ikut dalam pertemuan tersebut.