Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, membantah pemberitaan media Israel Ynet yang menyebut telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu dalam rangka "menormalisasi" hubungan kedua negara.
Menurut media tersebut, perundingan dilakukan sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Advertisement
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip Jumat (30/5/2025).
Yusril menilai, istilah yang digunakan media Israel mengenai "normalisasi hubungan" antara Indonesia dan Israel tidak benar, karena pada kenyataannya, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Namun Yusril mengamini, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Namun hal itu ditolak Indonesia.
"Permintaan tersebut telah kami tolak,” tegas Yusril lagi.
Yusril menambahkan, dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Dia mengaku hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala.
"Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut. Oleh karena itu, proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel," beber dia.
Israel Harus Lebih Dulu Akui Kemerdekaan Palestina
Sebagai informasi, isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Namun demikian, Indonesia tetap konsisten pada posisinya: mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” Yusril menandasi.