Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial akan mulai mengoperasikan 64 Sekolah Rakyat pada Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani berharap program tersebut juga melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Advertisement
“Kita percaya bahwa program ini efektif tepat sasaran. Kita berharap Kemensos dalam melakukan persiapan program Sekolah Rakyat, lebih baik jika melibatkan Kemendikdasmen karena mereka telah memiliki pengalaman dalam mengelola sekolah,” kata Lalu saat dikonfirmasi, Rabu (28/5/2025).
Menurut Lalu, Koordinasi antara Kemensos dan Kemendikdasmen diperlukan agar permasalahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat diminimalisir.
“Yang paling penting adalah memastikan adanya transparansi, pelibatan masyarakat lokal, serta evaluasi berkala agar program ini benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan pendidikan,” jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati juga menyambut baik rencana operasional program sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.
"Pada prinsipnya kehendak pendirian sekolah rakyat ini sangat baik, karena ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, terkhusus untuk yang miskin ekstrem," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (27/5/2025).
Sejumlah Catatan
Meski begitu, masih ada sejumlah catatan yang perlu dipertegas pemerintah terkait pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan tersebut.
Pertama, menurut dia, kajian yang dilakukan pemerintah terkait sekolah rakyat masih belum matang. "Termasuk bagaimana keberlanjutan program tersebut, berikut juga skala prioritas wilayah untuk sekolah rakyat," kata Esti.
Kedua, dia menyoroti belum adanya kepastian kurikulum yang akan diterapkan pada sekolah rakyat. "Karena ini sekolah berasrama yang 24 jam siswa-siswinya ada dalam pengawasan."
Selain itu, sumber dan alokasi anggaran sekolah rakyat hingga saat ini juga belum diketahui secara jelas. "Keempat, perencanaan pelaksanaan termasuk untuk pilihan menggunakan sekolah-sekolah yang ada mestinya juga ada kalkulasi yang matang," ujar Esti menutup.