Masuknya Pancasila dalam 4 Pilar yang disosialisasikan MPR tidak serta-merta diterima masyarakat luas. Para mahasiswa dalam sikapnya yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Bung Karno (KBM) menolak Pancasila dimasukkan dalam 4 Pilar Kebangsaan.
"Kami meminta Ketua MPR Taufiq Kiemas untuk tidak menjual Pancasila dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Pancasila adalah ideologi atau filsafat yang harus dihormati," kata Humas KBM Sam Sangaji saat orasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Alasannya, jelas Sam, sejatinya Pancasila adalah dasar dari nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan kemudian disejajarkan dengan NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yang disebut sebagai pilar kebangsaan tersebut.
"Olehnya Pancasila harus dipisahkan dari pilar-pilar tersebut," ujar dia saat berorasi di sisi Jalan Gatot Subroto.
Ia menjelaskan, penggunaaan kosa kata 4 pilar menimbulkan persoalan politik, sosial, bahkan dapat ditengarai sebagai penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama sosialisasi 4 pilar yang menggunakan uang negara melalui APBN.
"Istilah 4 pilar juga hanya akan membuyarkan makna atau substansi Pancasila itu sendiri," cetusnya.
Sam juga mengatakan, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang harus dijalankan dalam sistem eksekutif, yudikatif, legislatif dan masyarakat.
"Kami menolak Pancasila dimasukan dalam istilah 4 Pilar Kebangsaan yang diwacanakan MPR. Jangan jadikan Pancasila sebagai alat atau proyek untuk keuntungan oknum MPR," pungkas Sam. (Mut/Sss)
"Kami meminta Ketua MPR Taufiq Kiemas untuk tidak menjual Pancasila dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Pancasila adalah ideologi atau filsafat yang harus dihormati," kata Humas KBM Sam Sangaji saat orasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Alasannya, jelas Sam, sejatinya Pancasila adalah dasar dari nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan kemudian disejajarkan dengan NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yang disebut sebagai pilar kebangsaan tersebut.
"Olehnya Pancasila harus dipisahkan dari pilar-pilar tersebut," ujar dia saat berorasi di sisi Jalan Gatot Subroto.
Ia menjelaskan, penggunaaan kosa kata 4 pilar menimbulkan persoalan politik, sosial, bahkan dapat ditengarai sebagai penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama sosialisasi 4 pilar yang menggunakan uang negara melalui APBN.
"Istilah 4 pilar juga hanya akan membuyarkan makna atau substansi Pancasila itu sendiri," cetusnya.
Sam juga mengatakan, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang harus dijalankan dalam sistem eksekutif, yudikatif, legislatif dan masyarakat.
"Kami menolak Pancasila dimasukan dalam istilah 4 Pilar Kebangsaan yang diwacanakan MPR. Jangan jadikan Pancasila sebagai alat atau proyek untuk keuntungan oknum MPR," pungkas Sam. (Mut/Sss)
