Kejagung Tangkap Bos Sritex Iwan Lukminto, Buntut Kasus PHK Massal?

Liputan6.com, Jakarta - Gerak gerik Iwan Setiawan Lukminto menjadi objek intaian Tim penyidik Kejagung dalam beberapa kurun waktu. Tim terus melakukan pengamatan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) 2014-2023 yang sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama itu.

Keberadaan sang bos perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu pun sempat terdeteksi di banyak titik. "Pencarian dan pendeteksian alat komunikasi yang terindikasi milik yang bersangkutan itu ada di beberapa tempat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.

Hasilnya, penyidik menemukan lokasi Iwan Lukminto di Solo. Dia pun langsung ditangkap pada Selasa malam, 20 Mei 2025. Ada sekira empat orang dari Kejaksaan Agung yang ikut dalam operasi ini.

Usai ditangkap, Iwan digelandang ke Kejaksaan Negeri Solo sebelum diterbangkan ke Jakarta. Di tempat ini, dia transit sekira tujuh jam, sejak Selasa (20/5/2025) pukul 22.00 WIB hingga Rabu (21/5/2025) pukul 05.00 WIB. Sekitar pukul 07.00 WIB, baru kemudian ia diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Adi Soemarmo.

Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menegaskan, Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Kejagung mengaku telah menemukan alat bukti yang cukup.

Ketiga tersangka adalah DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL) selaku Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022.

"Terhadap tiga tersangka mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," kata Qohar di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu 21 Mei 2025 malam.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp692.987.592.188,00 dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar Rp3.588.650.880.028,57.

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai langkah Kejaksaan yang menetapkan kasus kredit macet PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai perkara korupsi sudah tepat. Pasalnya, kredit yang dikucurkan berasal dari bank-bank milik negara dan daerah, sehingga penggunaan dana tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara.

“Kalau dia kredit macet, mestinya bisa diselesaikan secara perdata, disita asetnya untuk dikembalikan ke bank. Tapi ini karena banknya bank negara, bank daerah—Bank DKI dan BJB—maka kejaksaan melihat ini sebagai uang negara,” kata Fickar saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (22/5/2025).

Fickar menjelaskan, dalam praktik umum, sengketa kredit antara perusahaan dan bank swasta biasanya diselesaikan lewat jalur perdata. Dalam sistem hukum perdata, perusahaan peminjam membuat gross acte atau pengakuan utang yang bisa langsung dieksekusi jika wanprestasi terjadi.

“Kalau swasta itu biasanya diikat oleh perjanjian yang bisa langsung dieksekusi. Namanya gross acte, pengakuan hutang. Begitu nilainya tembus angka perjanjian, misalnya utang Rp2 miliar naik jadi Rp3,5 miliar karena bunga, bank bisa minta eksekusi langsung ke pengadilan,” jelasnya.

Namun, dalam kasus Sritex, Kejaksaan memandang bahwa telah terjadi penyimpangan yang melibatkan pejabat internal bank, sehingga masuk ke ranah pidana. Fickar menyebutkan bahwa keputusan untuk menetapkan dua direktur bank sebagai tersangka adalah langkah yang tepat.

“Kalau direktur banknya tidak dituntut, kejaksaan tidak punya alasan kuat untuk menjerat Sritex dengan pasal korupsi. Tapi karena ada permainan antara direksi bank dan Sritex—perusahaan yang sebenarnya tidak layak kredit kok dikasih pinjaman besar—maka masuklah unsur pidana di situ,” ujar Fickar.

Menurutnya, penuntutan terhadap pejabat bank menunjukkan bahwa proses pencairan kredit yang diberikan kepada Sritex tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang membuka celah bagi penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor.

“Makanya, kalau tidak ada permainan, penyelesaiannya cukup eksekusi aset. Tapi karena ada kolusi, maka wajar diproses sebagai tindak pidana korupsi,” pungkas Fickar.

Adapun Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) patut disesalkan. Ia menyebut persoalan ini tak lepas dari persaingan yang tidak seimbang antara industri tekstil Indonesia dan produk impor asal Tiongkok.

"Kalau benar dia melakukan korupsi, tentu sangat disayangkan. Menurut kami, ini akibat dari persaingan antara China dengan Indonesia. Kita melihat bahwa persaingan dengan China itu sangat tidak fair," ujar Aloysius dalam keterangannya, Rabu (22/5).

Menurutnya, banjirnya produk tekstil dari Cina membuat industri dalam negeri tertekan, termasuk Sritex. Ia mengingatkan bahwa sudah sejak lama para pengamat dan pelaku industri meminta pemerintah membatasi impor produk tekstil dari negeri Tirai Bambu tersebut.

"Kami waktu itu mengusulkan supaya pemerintah mengurangi impor dari China, supaya jangan sampai ada persaingan-persaingan yang tidak seimbang dengan Indonesia," tegasnya.

Dalam kasus Sritex, diketahui bahwa pimpinan perusahaan diduga menyalahgunakan kredit dari sejumlah bank daerah dan bank milik negara. Dana pinjaman itu disebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Ya, itu kemungkinan juga bisa terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain. Artinya, pinjaman dari bank tidak digunakan sesuai dengan tujuannya," jelas Aloysius.

Ia juga menilai dugaan korupsi tersebut berdampak langsung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di tubuh perusahaan tekstil raksasa itu.

"Saya kira itu akibat dari korupsi. Keuangan Sritex menjadi terbentur karena uangnya tidak digunakan untuk kebutuhan perusahaan, tapi untuk hal-hal lain yang menyimpang dari tujuan perusahaan," ucapnya.

Aloysius berharap proses hukum terhadap petinggi Sritex ini bisa membuka praktik-praktik manajemen yang selama ini mungkin ditutupi oleh pihak internal perusahaan.

"Ya, kemungkinan juga begitu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu bisa jadi terjadi juga di tempat lain. Gulung tikarnya perusahaan sering kali akibat dari korupsi bos-bosnya," tandasnya.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyatakan akan terus mendalami kasus dugaan rasuah dari pemberian kredit perbankan kepada PT Sritex. Semua pihak yang diduga terlibat akan diperiksa.

"Tadi saya sampaikan ya, bahwa ini dua bank, bagaimana bank sindikasi atau bank daerah yang lain masih dalam proses pendalaman. Perkembangannya tentu akan kami sampaikan," kata Qohar dalam keterangan diterima, seperti dikutip Kamis (22/5/2025).

Terkait potensi keterlibatan bank lain, Qohar memastikan jika ada maka pihaknya tidak akan pandang bulu. Menurut dia, saat ada alat bukti yang cukup maka pihaknya akan mengejar pertanggungjawaban yang bersangkutan.

"Saya jawab, siapa pun yang terlibat dalam hal ini, ya, tanpa bulu pandang, apabila alat bukti cukup, akan kita mintai pertanggung jawaban hukum," tegas Qohar.

Qohar menjelaskan, pihaknya sudah mempelajari semua prosedur yang ada. Dia meminta awak media bersabar untuk perkembangan berikutnya.

"Jadi, kawan-kawan sabar, ini kan baru ditetapkan tersangka. Ya, nanti pasti akan kita buka seluas-luasnya," dia menandasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Kejagung dapat mengusut aliran dana dugaan korupsi itu. PPATK dapat dilibatkan untuk melacak siapa saja yang menikmati duit tersebut.  

"Selanjutnya saya juga minta Kejagung dan PPATK buka semua aliran dananya, lacak siapa saja yang terlibat. Karena akibat kepentingan pribadi mereka, akibat mau selamat sendiri, ribuan karyawan jadi kehilangan pekerjaan," jelas dia.

Sahroni juga menyoroti tindakan korupsi direksi Sritex yang mengkhianati kepercayaan ribuan buruh yang bekerja di sana selama ini.

"Kejahatan korporasi seperti ini harus ditindak tegas. Akibat keserakahan mereka, direksi Sritex, ribuan rantai kehidupan masyarakat jadi terputus. Pabrik tutup, pekerja kehilangan penghasilan, keluarga jadi kesulitan, anak-anaknya putus sekolah. Ini luka sosial yang nyata," ungkap dia.

"Mereka mengkhianati para pekerja yang telah memberi mereka keuntungan bertahun-tahun. Selama ini berpura-pura sedih padahal mereka sendiri pelakunya. Drama yang memalukan," pungkasnya.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. Dia menilai langkah Kejagung sebagai sikap yang berani dalam membongkar korupsi korporasi.   

“Kita menghormati  langkah berani Kejagung untuk membongkar praktik kejahatan korupsi di sektor Perbankan, karena dia mendapafkan fasilitas kredit nilai fantastis tapi perusahaan pailit,” kata saat dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).

Rudianto menyebut kebangkrutan PT Sritex janggal sebab telah menerima banyak bantuan kredit.

“Apalagi kasus Sttiex banyak karyawan menggantungkan nasib di sana. Tiba-tiba bangkrut padahal ada banyak Bank memberi fasilitas istimewa. Kita sebagai mitra Kejaksaan menyambut positid langkah berani Kejagung.  Ini harus dilakukan penegak hukum untuk memonitor menyisir korupsi di sektor Perbankan,” tegasnya.

Politikus NasDem itu meminta Kejagung mendalami apakah pailitnya PT Sritex benar murni bangkrut atau ada kesengajaan.

“Apakah murni bangrut atau jangan jangan ada kesengajaan untuk pailit ini oerlu didalami, apalagi  ada hak karyawan yang belum diberikan ini harus jadi konsen pemerintah. Jangan sampai ini jadi modus baru menggerogoti kas bank kita,” pungkasnya.