Momen Idul Adha, Daerah Penghasil Sapi dan Kambing Hasilkan Transaksi hingga Rp 19 Triliun

Dengan adanya tradisi menunaikan amal kurban, masyarakat umumnya mengambil pengeluaran yang cukup besar di Idul Adha. Bisakah mendongkrak ekonomi?

oleh Natasha AmaniDiterbitkan 21 Mei 2025, 20:40 WIB
Umat Muslim di kawasan Jatinegara dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Adha 1436 H, Jakarta, Kamis (24/9/2015). Ruas Jalan Jatinegara Barat disulap menjadi tempat pelaksanaan salat. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Perayaan Idul Adha di antara masyarakat muslim di seluruh Indonesia identik dengan tradisi pemotongan hewan kurban, hingga kegiatan masak dan makan bersama keluarga serta kerabat terdekat. Dengan adanya tradisi menunaikan amal kurban, masyarakat umumnya mengambil pengeluaran yang cukup besar.

Namun di tengah kondisi daya beli yang masih lesu, apakah momen Idul Adha dapat membantu mendongkrak kinerja ekonomi?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan momen idul adha akan memberikan dampak yang relatif kecil pada perekonomian domestik.

“Pertama, masyarakat cenderung berada di sekitar rumah tidak melakukan perjalanan dan berbelanja di mal atau pusat perbelanjaan,” ungkap Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

“Idul Adha jadi momen yang lebih menguatkan kohesi sosial lingkungan sekitar. Memasak dan memakan daging kurbannya juga di rumah,” lanjutnya.

Alhasil, efek ke pendapatan transportasi hingga restoran dan perhotelan jauh lebih kecil dibanding momen libur lebaran Idul Fitri dan natal-tahun baru, jelas Bhima.

Kedua, jika ada kenaikan ekonomi maka lebih terkait transaksi jual beli hewan kurban.

Bhima menyebut, daerah sentra penghasil sapi dan kambing yang akan mendapat manfaat dari hasil transaksi sekitar Rp 18-19 triliun per tahun.

Sri Mulyani Bidik Ekonomi RI Tumbuh 5,2%-5,8% di 2026

"Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru. Ini dari mulai mengendalikan belanja," kata Menkeu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Diwartakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5,2%-5,8%. Hal itu diumumkan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

"Kami memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2%-5,8%, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi, dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Penyerahan KEM-PPKF 2026, di Jakarta yang disiarkan pada Selasa (20/5).

 

Inflasi RI Diramal Sentuh 1,5%-3,5% di 2026

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Dalam asumsi makro ekonomi 2026, Sri Mulyani menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai level 6,6%-7,2%.

Selanjutnya, level inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5%-3,5%, dengan harga minyak mentah Indonesia/Indonesia Crude Oil Price (ICP) diramal sebesar US$60-US$80/barel.

Sementara itu, lifting minyak mentah dan lifting gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 953 ribu - 1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).

Untuk sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan menyusut antara 4,44%-4,96%, sementara rasio gini 0,377-0,380.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya