Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terbukti menjalankan kepemimpinannya secara terstruktur dan strategis. Khofifah mengutamakan penerapan good governance agar menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Meidi Kosandi mengatakan kepemimpinan Khofifah di periode kedua terus menunjukkan nilai-nilai positif. Terlebih, banyaknya prestasi yang diraih menunjukkan Khofifah mampu mengoptimalkan peran sebagai pemimpin yang mengandalkan sinergitas.
Advertisement
“Khofifah selama menerapkan kepemimpinan yang demokratis, dalam arti menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan prinsip rule of law, serta menghormati hak dan pendapat setiap kelompok,” kata Meidi dikutip Rabu (21/5/2025).
Tolok ukur good governance yang diemban Khofifah berbuah hasil manis. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Jatim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meraih Opini WTP
Keberhasilan meraih opini WTP tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan Pemprov Jatim telah sesuai dengan prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif serta dukungan dari DPRD, BPK RI serta partisipasi aktif masyarakat Jatim.
Selain WTP, Pemprov Jatim juga berhasil menorehkan angka tertinggi dari survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melibatkan 25 ribu responden, Pemprov Jatim mencatat nilai IKM 90,94 dan masuk kategori sangat baik.
Maka dari itu, Meidi menegaskan, sinergitas yang dibangun Khofifah terbukti membawa Jatim kian maju dan banjir prestasi. Karenanya, sulit menandingi kehebatan Khofifah di dalam membangun Provinsi Jatim.
“Khofifah memimpin sekaligus membangun dengan adil untuk semua kelompok, tentu dapat membentuk sistem politik dan tata kelola yang baik, bersatu dan berkeadilan,” ujar Meidi.