Liputan6.com, Jakarta - Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati setiap tanggal 20 Mei. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Harkitnas bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memuat tema dan logo Harkitnas 2025 dalam dokumen panduan yang tertuang dalam surat Menteri Komunikasi dan Digital nomor B-395/M.KOMDIGI/HM.04.01/05/2025.
Advertisement
Tema Harkitnas ke-117 pada 2025 yakni 'Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat'. Tema tersebut dipilih supaya Harkitnas 2025 dapat mendorong nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia.
Lantas, mengapa tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Apa makna penting dari peringatan ini bagi bangsa Indonesia? Berikut ulasannya seperti dikutip dari berbagai sumber, Senin (19/5/2025).
Sejarah Hari Kebangkitan Nasional
Hari Kebangkitan Nasional memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen), sekolah kedokteran di Batavia (Jakarta).
Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama di Indonesia yang bersifat nasionalis. Tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa. Pendirian Budi Utomo menjadi tonggak awal pergerakan nasional Indonesia dalam melawan penjajahan.
Meskipun Budi Utomo pada awalnya fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, organisasi ini menginspirasi munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia.
Mengutip Antara, peristiwa hari kebangkitan nasional ini berkaitan dengan pelopor pergerakan nasional yakni organisasi Boedi Utomo. Peristiwa itu berawal pada awal abad ke-20, ketika masyarakat dari berbagai daerah mulai sadar kalau mereka bagian dari satu bangsa yang sama yaitu bangsa Indonesia, dan bukan lagi kelompok suku atau wilayah yang terpisah.
Saat itu, sistem pemerintahan kolonial Belanda juga sangat parah dan membuat rakya menderita seiring eksploitasi ekonomi dan politik liberal.
Kondisi ini membuat kaum liberal menyindir kolonial, seperti Eduard Douwes Dekker yang menulis novel berjudul "Max Havelaar". Novel tersebut berisi kecaman kebijakan pemerintah kolonial dan menuntut agar Belanda tidak tutup mata terhadap penderitaan rakyat jajahannya.
lahir kebijakan balas budi pemerintah Belanda terhadap rakyat jajahannya bernama "Politik Etis", yang berisi tiga program utama meliputi irigasi, edukasi, dan transmigrasi.
Kebijakan Politik Etis yang diterapkan Belanda tersebut telah membuka akses pendidikan bagi pribumi, tetapi ketimpangan sosial masih tetap terjadi. Hanya rakyat tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan.
Di tengah keterpurukan ini, muncul kaum intelektual pribumi yang menjadi motor penggerak perubahan.
Periode ini diawali dengan berdirinya organisasi Boedi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dan para pelajar STOVIA di Jakarta, yang menjadi tonggak awal gerakan nasional terorganisir di tanah air.
Boedi Utomo lahir dari keresahan akan penderitaan masyarakat akibat penjajahan dan keinginan untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.
Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter dan alumni STOVIA yang berasal dari Surakarta, menjadi tokoh penting dalam kelahiran Boedi Utomo.
Ia mengemukakan gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi yang fokus pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan bangsa, melalui dana pendidikan bagi pelajar pribumi yang berprestasi, namun kurang mampu secara ekonomi.
Ide ini kemudian didukung oleh Soetomo dan rekan-rekannya sesama pelajar STOVIA, yang memiliki semangat nasionalisme tinggi.
Tujuan Utama Boedi Utomo
Tujuan utama Boedi Utomo sejak awal yakni mencerdaskan bangsa Indonesia melalui bidang sosial dan budaya, tanpa terlibat langsung dalam politik.
Organisasi ini berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan sebagai sarana membangkitkan kesadaran nasional dan memperbaiki kondisi rakyat pribumi.
Boedi Utomo juga mengusung semboyan "Indie Vooruit" (Hindia Maju), yang menandakan aspirasi kemajuan bagi seluruh Hindia Belanda tanpa membatasi wilayah atau golongan tertentu.
Organisasi ini menjadi menjadi inspirasi bagi lahirnya berbagai organisasi pergerakan lain yang lebih politis.
Sejumlah organisasi lain seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Taman Siswa juga turut terinspirasi untuk membangun bangsa.
Lalu pada 1948, di tengah situasi krisis Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, bertepatan pada peringatan 40 tahun berdirinya Boedi Utomo.
Penetapan ini bertujuan sebagai simbol memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme.
Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ditetapkan resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur pada 16 Desember 1959.
Makna Penting Hari Kebangkitan Nasional
Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Harkitnas juga menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, Harkitnas menjadi momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri setiap warga negara Indonesia. Semangat ini diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan.
Peringatan Harkitnas juga menjadi ajang untuk merefleksikan diri tentang apa yang telah dicapai bangsa Indonesia selama ini. Serta, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.
Apakah Tanggal 20 Mei Libur Nasional?
Meskipun diperingati setiap tahun, Hari Kebangkitan Nasional bukan merupakan hari libur nasional. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur.
Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959. Dalam Keppres tersebut, Harkitnas diakui sebagai hari nasional, tetapi tidak termasuk dalam daftar hari libur resmi.
Dengan demikian, pada tanggal 20 Mei, seluruh instansi pemerintah, swasta, dan sekolah tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Meskipun bukan hari libur, semangat Harkitnas tetap harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.