Liputan6.com, Jakarta - Grab Indonesia akhirnya angkat suara mengenai spekulasi yang beredar tentang potensi merger dengan salah satu pemain industri.
Menurut Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, isu tersebut tidak berdasar karena tidak bersumber dari informasi yang terverifikasi. Grab memilih untuk tidak menanggapinya lebih jauh.
Advertisement
Alih-alih terlibat dalam spekulasi, Grab menegaskan komitmen mereka terhadap Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pemberdayaan pelaku ekonomi kecil dengan menyediakan akses penghasilan tambahan yang berkelanjutan. Hal ini penting terutama di masa transisi ekonomi atau saat masyarakat menghadapi tantangan finansial.
"Fokus kami saat ini adalah pada komitmen di Indonesia, yaitu memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan, bahkan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan di masa transisi atau saat menghadapi tantangan ekonomi,” ujar Tirza Munusamy dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).
Soal Dominasi Asing, Grab: PMA adalah Skema Legal dan Umum
Seiring mencuatnya kembali isu merger, muncul pula wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab sebagai bentuk “dominasi asing” di Indonesia. Grab menanggapi isu ini dengan menjelaskan struktur hukum yang sah dan kontribusi konkret yang telah diberikan perusahaan kepada perekonomian nasional.
Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), struktur investasi yang diatur dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia. PMA merupakan skema umum bagi perusahaan global yang ingin berinvestasi di Indonesia dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Skema ini mendorong pertumbuhan bisnis besar, mempercepat adopsi teknologi, dan mendukung inovasi lintas sektor.
“Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tirza.
99% Pegawai Grab Indonesia adalah WNI
Meskipun berbadan hukum sebagai PMA, Grab Indonesia menegaskan hampir seluruh operasionalnya dijalankan oleh tenaga kerja lokal. Hingga saat ini, 99% karyawan Grab Indonesia adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili dan bekerja penuh di dalam negeri.
Dari sisi manajemen, hanya satu orang yang merupakan warga negara asing (WNA), sedangkan seluruh pengambil keputusan strategis lainnya adalah WNI. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan benar-benar memberdayakan putra-putri bangsa untuk memimpin dan mengelola bisnisnya di Indonesia.
"Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis. Kami bangga bahwa Grab Indonesia adalah karya kolektif dari orang Indonesia untuk Indonesia,” jelas Tirza.
Dampak Ekonomi Nyata: Dari Kontribusi PDB hingga UMKM dan Kendaraan Listrik
Sejak pertama kali hadir di Indonesia, Grab telah memperluas kontribusinya secara luas dan inklusif. Menurut studi ITB (2023), industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp382,62 triliun atau 2% dari PDB Indonesia.
Dari angka ini, Grab berkontribusi setengahnya menurut Oxford Economics (2024). Tak hanya itu, Grab telah menjangkau satu dari empat orang Indonesia, menciptakan 2,3 juta peluang kerja sejak 2020, menyalurkan lebih dari Rp1 triliun pembiayaan usaha, serta mengoperasikan lebih dari 11.000 kendaraan listrik yang berhasil mengurangi emisi karbon secara signifikan.
Di daerah seperti Jayapura dan Kupang, 50% mitra merchant Grab merupakan wirausahawan baru. “Grab meyakini bahwa kerja sama antara modal global dan kekuatan talenta lokal adalah kunci dalam membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Tirza Munusamy.