Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth buka suara soal kondisi perparkiran di Jakarta yang semakin liar. Tidak hanya dari penataan yang memakan badan jalan, namun pengelolaan dari otoritas terkait yang dianggap tidak bertanggung jawab.
"Memang kita lihat ya, pada saat rapat minggu kemarin saya menanyakan juga kepada UPT Parkir (Dishub Jakarta). Kalau saya melihat dari mereka pribadi juga kayaknya nggak siap, mereka juga tidak paham masalah ini gitu," kritik Kenneth saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Advertisement
Terkait dugaan adanya kelompok ormas yang bergerak dalam mengelola perparkiran di Jakarta, Kenneth membandingkan hal tersebut dengan negara tetangga seperti Jepang yang bisa mengakomodir kelompok masyarakat untuk diberdayakan.
"Kalau menurut saya Ormas itu kan gini, di negara maju seperti Jepang, itu yang namanya Ormas-Ormas ini harus diakomodir juga. Jadi pemerintah juga harus bisa berkolaborasi lah dengan Ormas. Cuma kan harus ada aturan main yang jelas kan. Nggak bisa dicuekin. Kalau dicuekin kan jadi semua jalan sendiri-sendiri," saran dia.
Kenneth menyarankan, agar kelompok Ormas yang bergerak sendiri bisa dirangkul. Tujuannya, agar lebih terkordinir dan tidak ada kebocoran pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan Pemprov Jakarta.
"Jadi ya Ormas-Ormas ini kita rangkul, kita berikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa berkolaborasi dengan kita. Jadi masalah hitung-hitungannya jelas. Kalau jalan sendiri-sendiri ya akibatnya seperti ini, ada kebocoran-kebocoran. Kalau kayak parkir liar ini kan kita tahu juga sebagian besar kan dikelola oleh Ormas," saran dia.
Kebocoran Pemasukan
Secara kasar, Kenneth mengklaim kebocoran pemasukan dari parkir liar jumlahnya bisa mencapai triliunan. Karenanya, jika tidak ada pembenahan dadi UPT perparkiran maka unit kerja dari Dishub Jakarta tersebut tidak layak dipertahankan.
"Karena kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah. Cuma memang ke depan, kalau kita melihat UPT parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta, supaya swasta yang ngelola aja," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Kenneth meyakini, pihak swasta lebih mampu mengelola perparkiran. Namun tetap Pemerintah Jakarta mendapat keuntungan dengan kontrol dari Bapenda.
"Nanti kan masuk ke Bapenda. Bapenda yang ngontrol. Bapenda itu kan dia. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu ke Bapenda ke badan pendapatan daerah," dia menandasi.