Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tengku Amri M. Ali, menyatakan, suara 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menghendaki sosok ketua umum baru dari luar partai adalah tidak benar. Dia menyebut, pihak yang mengatakan hal demikian sebagai oknum dan menduga hal itu disampaikan demi kepentingan pribadinya.
“Tidak ada 20 DPW yang menyatakan dukungan kepada calon ketua umum dari luar. Ini ulah oknum PPP yang ingin membuat gaduh, menggunakan nama pengurus daerah demi kepentingan pribadinya,” kata Amri kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Kamis (15/5/2025).
Advertisement
Menurut Amri, keputusan DPP PPP terkait pencalonan ketua umum yang akan dipilih saat Muktamar mendatang adalah senada dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang telah digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 13–15 Desember 2024.
Dalam Mukernas tersebut telah diputuskan bahwa tidak ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, terutama mengenai syarat pencalonan Ketua Umum PPP.
Ada Upaya Inkonstitusional
“Kami tetap berpegang teguh pada hasil Mukernas. Tidak ada perubahan AD/ART, dan itu sudah final. Jangan ada yang coba-coba ganggu keputusan kolektif partai,” tegas dia.
Amri pun menyayangkan, tindakan sekelompok pihak yang disebutnya sebagai petualang politik di partainya. Dia menegaskan, tindakan itu sebagai upaya inkonstitusional yang tidak mencerminkan nilai-nilai kepartaian.
“Kami menolak dengan tegas manuver segelintir petualang politik. Cara-cara yang dilakukan sangat tidak bermartabat dan bertujuan mengambil alih PPP secara inkonstitusional,” ungkap Amri.
Sejatinya, lanjut Amri, PPP adalah partai yang terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen bangsa yang ingin bergabung dan berkhidmat untuk partai.
Namun keterbukaan harus tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme dan konstitusi partai sebagaimana organisasi yang sehat dan demokratis.
“Silakan beraspirasi, tapi jangan langgar konstitusi partai. PPP bukan milik sekelompok orang, ini rumah besar umat. Maka semua proses harus dilakukan dengan bermartabat dan sesuai aturan,” minta dia.
Jaga Solidaritas
Amri pun mengajak, kepada pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk menjaga soliditas partai. Ia meminta agar semua pihak menyambut Muktamar dengan penuh semangat, kehangatan, dan niat tulus membesarkan partai berlambang Ka'bah.
“PPP butuh kerja keras dan soliditas untuk kembali berjaya di Pemilu 2029. Mari sambut Muktamar dengan riang gembira, penuh silaturrahim dan kesejukan. Hentikan petualangan politik yang justru merusak semangat kebangkitan kita bersama,” Amri menandasi.
Sebagai informasi, rencananya Muktamar PPP akan diselenggarakan antara Agustus dan September mendatang.
Ketum PPP dari Eksternal Tuai Suara Penolakan
Sejumlah nama muncul untuk duduk di kursi caketum, mulai dari sosok internal maupun eksternal partai.
Namun, sejumlah pihak mulai memberi suara miring soal sosok dari luar.
Ketua DPW PPP Jakarta Syaiful R. Dasuki menepis kabar bahwa ada 20 DPW yang ingin caketum dari luar partai.
Dia menyebut, informasi yang disebarkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, membuat gaduh pengurus PPP di daerah-daerah. "Penyesatan informasi itu dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh PPP mengatasnamakan pengurus PPP di daerah-daerah untuk kepentingan pribadinya," ujar dia di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Dia juga meminta, para oknum-oknum yang membuat gaduh berhenti. Sebab, muktamar PPP butuh solidaritas dan kerja keras.
Senada, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jakarta Pusat, Dadya Manggala berharap Muktamar dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan perpecahan baru.
"Sekarang saatnya kader, pengurus, dan seluruh elemen partai bersatu padu dan bersinergi membesarkan kembali PPP," kata dia.