Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk meninjau perjalanan dinas hingga jumlah komisaris BUMN. Hal ini berkaitan dengan efisiensi yang tengah jadi perhatian.
Soal efisiensi juga pernah disinggung Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta pemangkasan jumlah komisaris di bank-bank BUMN dalam Himpunan Bang Negara (Himbara). Perintah itu telah dijalankan oleh perusahaan pelat merah.
Advertisement
"Efisiensi yang diharapkan oleh Bapak Presiden juga kita lakukan, seperti yang beliau minta misalnya jumlah komisaris di bank-bank timbara berkurang," kata Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Selasa (6/5/2025).
Dia mengungkapkan rencana perluasan efisiensi tersebut. Erick bakal mengajak Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani untuk meninjau operasional BUMN.
"Saya malam ini juga ada diskusi dengan Pak Rosan, mungkin gak kita juga me-review operasional di BUMN untuk lebih efisien lagi," ungkapnya.
Pangkas Perjalanan Dinas
Erick menjelaskan, poin mengenai pengurangan komisaris di BUMN, tak hanya Himbara, masuk menjadi usulan. Selain itu, pemangkasan jumlah perjalanan dinas juga jadi opsi lainnya.
"Ini kita sedang diskusi, apakah perjalanan dinas, apakah jumlah komisaris. Ini kita akan bicarakan sesuai kan (dengan) arahan Bapak Presiden Untuk lebih efisien," ucapnya.
Dia menegaskan, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah bukan berarti ingin menahan anggaran. Namun, mengalihkannya kepada pos belanja lain. Sehingga diharapkan dampak belanja anggaran terhadap ekonomi masih tetap positif.
"Tidak lain kita justru berharap dengan efisiensi ini kan tidak serta-merta terbentuk mindset ekonominya turun. Ini kan hanya shifting anggaran," ujarnya.
"Nah beri kesempatan pemerintah untuk melakukan shifting anggaran, kan ini tetap pasti ada review," tegas Menteri BUMN.
Usul Kompensasi Dibayar Pakai Dolar AS
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan pembayaran subsidi dan kompensasi energi ke BUMN juga menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, BUMN juga membutuhkan mata uang dolar AS.
Dia bilang, usulan itu telah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan. Responsnya pun diakui positif.
"Kami kementerian BUMN mendorong sinergitas juga dengan berbagai kementerian. Contoh kemarin dengan Kementerian ESDM dan Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), Bu Menkeu sangat-sangat suportif," ungkap Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Erick mengusulkan pembayaram atas subsidi dan kompensasi listrik dan BBM dari pemerintah dilakukan tak hanya menggunakan mata uang rupiah, tapi juga menggunakan dolar AS.
"Ketika kami mengusulkan mungkinkah subsidi kompensasi itu sebagian dibayarkan dengan sistem pembayaran, tidak hanya rupiah tapi US Dollar dibandingkan kami mencari US Dollar sendiri," ucapnya.
Satu Ekosistem
Menurutnya, hal tersebut berpeluang diberlakukan karena BUMN dan lembaga yang mengurusi keuangan dan moneter dalam satu ekosistem yang sama.
"Toh kita satu keluarga besar, apakah BI (Bank Indonesia), apakah Bu Menkeu, apakah Pertamina, apakah PLN. Kan kita keluarga besar bangsa Indonesia merah putih gitu. Ibu Menkeu sangat responsif," tuturnya.
Erick menyebut, cara itu bisa sebagai langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Nah ini salah satunya kita menjaga juga agar nilai tukar tidak tertekan, dan kita juga menjaga bagaimana kesehatan BUMN-BUMN juga," tandasnya.