Liputan6.com, Riyadh - Arab Saudi dan Qatar pada Minggu (27/4/2025) menyatakan mereka akan membayar utang luar negeri Suriah kepada Bank Dunia. Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh kementerian keuangan kedua negara, disebutkan bahwa keputusan untuk melunasi utang Suriah yang hampir mencapai USD 15 juta atau sekitar Rp250,7 miliar (1 USD = 16,714.7 IDR) itu dibuat dalam pertemuan Bank Dunia dan IMF yang berlangsung bulan ini di Washington.
Kementerian Luar Negeri Suriah menyampaikan terima kasih kepada dua negara kaya minyak dan gas tersebut, serta mengatakan bahwa pembayaran ini membuka peluang untuk mengaktifkan kembali kerja sama dalam proses pemulihan dan rekonstruksi setelah 14 tahun konflik yang menewaskan setengah juta orang dan menyebabkan kehancuran besar di seluruh negeri.
Advertisement
Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada awal Desember lalu — ketika kelompok pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut pusat kekuasaan di Damaskus — Arab Saudi dan Qatar menjadi pendukung utama pemerintahan baru di Suriah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan pada 2017 bahwa biaya rekonstruksi Suriah akan mencapai sedikitnya USD 250 miliar. Namun, beberapa pakar kini memperkirakan angkanya bisa mencapai USD 400 miliar atau lebih.
Dalam pernyataan bersama, Arab Saudi dan Qatar menyebut bahwa pelunasan utang tersebut akan mempermudah dimulainya kembali program dan dukungan Bank Dunia di Suriah, yang telah terhenti selama lebih dari 14 tahun. Mereka juga menambahkan bahwa pelunasan ini akan memungkinkan Suriah untuk menerima alokasi dana dari Bank Dunia dalam waktu dekat untuk sektor-sektor vital, meskipun tidak dijelaskan secara rinci sektor mana yang dimaksud. Demikian seperti dilansir AP.
Hambatan Pembangunan
Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Suriah adalah sanksi Barat yang telah diberlakukan selama lebih dari satu dekade, terutama ditujukan kepada pemerintahan Assad dan para pejabatnya.
Pemerintahan Donald Trump hingga kini belum secara resmi mengakui pemerintahan baru Suriah yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa, yang juga merupakan pemimpin HTS. HTS sendiri masih dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS) dan sanksi terhadap Suriah di era Assad masih tetap diberlakukan.
Namun, Washington telah mulai melonggarkan beberapa pembatasan. Pada Januari, Kementerian Keuangan AS menerbitkan lisensi umum yang berlaku selama enam bulan dan mengizinkan transaksi tertentu dengan pemerintah Suriah, termasuk penjualan energi dan transaksi tambahan lainnya.
Sementara itu, Uni Eropa juga mulai melonggarkan sejumlah sanksi di sektor energi, transportasi, dan perbankan terhadap Suriah — termasuk mencabut pembatasan di sektor minyak, gas, listrik, serta transportasi seperti penerbangan.
Pemerintah Inggris pun pada Kamis lalu mengumumkan pencabutan sanksi terhadap 12 entitas Suriah, termasuk beberapa instansi pemerintah dan media nasional.