Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi "Gubernur Konten". Hal tersebut disampaikan Rudy Mas'ud dalam rapat antara para gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
"Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi," ujar Rudy.
Advertisement
Menjawab hal tersebut, Dedi mengaku, meskipun dirinya sering ngonten, ternyata berdampak pada menurunnya belanja iklan Pemprov.
"Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan," kata Dedi.
Menurut Dedi, Pemprov Jabar biasanya mengeluarkan uang Rp 50 miliar untuk iklan. Namun, adanya kontennya viral maka menghemat biaya iklan menjadi hanya Rp 3 miliar saja.
"Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih," pungkasnya.
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah gubernur untuk membahas penyelenggaran pemerintahan daerah. Sejumlah gubernur datang dengan memakai seragam dinas maupun batik.
Turut hadir yaitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur NTB Melkiades Laka Lena, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan sejumlah gubernur lain.
Bahas Kasus Pemain Sirkus
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggelar rapat membahas polemik Kampung Baru dan kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang berada di kawasan Taman Safari Indonesia (TSI).
“Ya rapat hari ini ada dua agenda ya, yang satu masalah perumahan yang itu tanahnya milik Pemkot (Depok), milik Setneg, dan milik PP properti,” ujar Dedi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).
Dedi menjelaskan, pada rapat tersebut sudah dilakukan pengambilan sejumlah langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok.
“Langkah-langkahnya sudah kita siapkan, nanti ada dilakukan pengukuran untuk memastikan tapal batasnya tanah itu,” jelas Dedi.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok akan melakukan pendataan penduduk di wilayah Kampung Baru, Cimanggis.
“Nanti kita akan mendata penduduk yang ada di situ secara komprehensif,” ucap Dedi.
Setelah dilakukan pengukuran dan pendataan, Pemprov Jawa Barat akan berkirim surat ke Pemerintah Kota, Kementerian Sekretaris Negara, dan PP Properti. Pemberian surat akan dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung Baru, Cimanggis.
“Tahapannya nanti akan kita lakukan,” terang Dedi.