Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa sakit hati karena kantornya digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan terkait kasus pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu dilakukan setelah penyitaan mobil.
"Rasanya sakit, sangat diskriminatif dan sangat perih. Karena bukan cuma datang, semua pimpinan kami juga dijemput. Tapi itu masalah internal kami," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Mardani meminta KPK bisa bertindak sama terhadap partai-partai politik lain yang pimpinannya terlilit korupsi. "Kalau KPK melakukan politisasi hukum kepada kami dengan tidak segera memperoses kasus-kasus yang lain, publik akan memiliki persepsi yang negatif kepada KPK dan kami berharap hal itu tidak terjadi," ujarnya.
Meski sakit hati, Mardani mengaku partainya bisa menerima penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK itu sebagai konsekuensi proses hukum terkait suap kuota impor daging sapi.
"Kami terima itu semua sebagai konsekuensi. Inilah negara hukum yang ingin kita bangun bersama. Karena itu kami antar dan kami terima dengan baik, tetapi kami selalu menegaskan untuk tegakkan hukum yang adil, hadirkan KPK yang profesional dan proporsional dan tidak tebang pilih," tutur dia.
PKS, tambah Mardani, juga tidak merasa proses hukum kasus ini sebagai upaya penghancuran secara sistematis. Namun, PKS menyayangkan luar biasanya pemberitaan kasus ini. "Meski uang Rp 1 miliar belum diterima tetapi pengusutan kasusnya demikian luar biasa, dibandingkan kasus-kasus lain yang sudah terbukti," kata Mardani. (Eks/*)
"Rasanya sakit, sangat diskriminatif dan sangat perih. Karena bukan cuma datang, semua pimpinan kami juga dijemput. Tapi itu masalah internal kami," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Mardani meminta KPK bisa bertindak sama terhadap partai-partai politik lain yang pimpinannya terlilit korupsi. "Kalau KPK melakukan politisasi hukum kepada kami dengan tidak segera memperoses kasus-kasus yang lain, publik akan memiliki persepsi yang negatif kepada KPK dan kami berharap hal itu tidak terjadi," ujarnya.
Meski sakit hati, Mardani mengaku partainya bisa menerima penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK itu sebagai konsekuensi proses hukum terkait suap kuota impor daging sapi.
"Kami terima itu semua sebagai konsekuensi. Inilah negara hukum yang ingin kita bangun bersama. Karena itu kami antar dan kami terima dengan baik, tetapi kami selalu menegaskan untuk tegakkan hukum yang adil, hadirkan KPK yang profesional dan proporsional dan tidak tebang pilih," tutur dia.
PKS, tambah Mardani, juga tidak merasa proses hukum kasus ini sebagai upaya penghancuran secara sistematis. Namun, PKS menyayangkan luar biasanya pemberitaan kasus ini. "Meski uang Rp 1 miliar belum diterima tetapi pengusutan kasusnya demikian luar biasa, dibandingkan kasus-kasus lain yang sudah terbukti," kata Mardani. (Eks/*)
