Liputan6.com, Jakarta: Di tanah yang indah, akan selalu dipenuhi darah, amarah, dan pertikaian karena sejarah. Petikan dialog dalam film trilogi The Godfather yang diperanutamai Al Pacino ini seolah membenarkan bahwa konflik adalah hal abadi di sebuah negeri--apa pun bentuknya. Dan ketika Aceh yang sejak ratusan tahun dihantui perang, boleh jadi, dialog itu menjadi jawaban dari pertanyaan kenapa Serambi Mekah--yang pernah dikunjungi penulis kisah petualangan asal Jerman, Karl May, pada akhir abad 19--selalu berdarah.
Aceh memang bukan Sisilia di Italia--pulau yang menjadi bagian setting film itu. Tapi, setapak demi setapak tanah di provinsi paling barat Indonesia ini bisa menjadi saksi dari cekcok berkepanjangan. Saksi bisu yang baru saja muncul ke permukaan adalah ditemukannya puluhan nisan tak bertuan. Kuburan massal ini ditemukan ketika status Darurat Militer--yang menekankan pada penumpasan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka--memasuki pekan keenam.
Pada mulanya adalah Muhammad Mu`tashim Billah, Ketua Panitia Ad Hoc Pemantau Darurat Militer di Aceh. Pada acara siaran pers 13 Juni 2003, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengatakan kepada BBC--institusi pers di Inggris yang disebut-sebut amat ketat pada akurasi--ada kuburan berisi belasan jasad di kawasan Bireun, yang menjadi ajang pertempuran sengit antara TNI dan GAM beberapa pekan terakhir. Billah juga mengatakan, Komnas HAM tengah menyelidiki penemuan yang disebutnya berasal dari laporan yang bisa dipercaya itu.
Pernyataan Billah yang keluar pada saat Darurat Militer belum genap sebulan itu seolah memecahkan konsentrasi tentara Indonesia yang sedang sengitnya menghadapi GAM. Sejumlah petinggi TNI membantah. Sampai-sampai, dengan gaya tentaranya yang khas, Kepala Staf TNI AD Jenderal Ryamizard Ryacudu mengatakan, "Suruh mereka datang kemari. Saya akan tampar mereka kalau hanya asal ngomong." Tak jelas betul penyebab Ryamizard merasa begitu kesal. Satu hal pasti, bagi Ryamizard, seandainya TNI bisa membuktikan laporan tersebut tidak benar, dia akan menampar. Tak tahulah siapa yang ditampar. Pokoknya tampar.
Kegeraman juga datang dari bibir Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Dia menyesalkan pernyataan tersebut. Soalnya, setelah dikonfirmasi, narasumber yang dipakai Komnas HAM membantah memberikan informasi seperti yang beredar di berbagai media massa. Menurut Endriartono, Komnas HAM berkewajiban memastikan informasi yang katanya diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI). Namun setelah ditanyakan, ternyata PMI menolak pernah memberikan informasi mengenai kuburan massal tersebut [baca: TNI Membantah Menggalang Milisi di Aceh]. "Ini kan aneh. PMI yang diakui sebagai sumber Komnas HAM menolak memberikan informasi adanya kuburan massal," ujar Panglima [baca: Pernyataan Komnas HAM Soal Kuburan Massal Disesalkan].
Reaksi yang mengesankan bahwa TNI sensitif itu, barangkali, lahir dari kepanikan bahwa kuburan massal adalah buah dari ulah TNI sendiri. Sekali lagi, itu cuma mungkin. Sebab, maklumlah, sebelum penemuan kuburan-kuburan massal itu, sejumlah kasus yang menyudutkan TNI sempat meruyak. Dari soal penembakan warga sipil tak bersenjata, anak-anak, bahkan sampai pemerkosaan. Juru Bicara Komando Operasional TNI Letnan Kolonel Yani Basuki mengatakan, tiga serdadu TNI dilaporkan memperkosa empat wanita di Aceh Utara. Mereka--berinisial Prajurit Kepala TNI St, Prajurit Satu TNI Ad, dan Pratu TNI Ar--ditangkap lima jam setelah laporan warga [baca: Tiga Serdadu Penganiaya Dituntut Delapan Bulan Penjara]. Maka masuk akal TNI terasa gerah dengan informasi tersebut, meski kalau mau jujur, reaksi itu terkesan berlebihan. Soalnya, itu cuma membuat hubungan TNI dan Komnas HAM menegang. Gara-gara ini Billah menutup mulutnya dengan secarik kain hitam yang disobek dari gaun istrinya. Boleh jadi dia kesal karena niatnya yang cuma ingin menyampaikan informasi ke khalayak, malah diserang dengan pernyataan-pernyataan keras TNI.
Untunglah, mungkin ini khas orang Timur, ketegangan itu tak berlanjut. Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara yang "turun gunung" menjernihkan kasus tersebut, mengatakan yang dikatakan Billah adalah ada informasi soal kuburan massal, tapi masih harus dicek lagi. Menurut Garuda Nusantara, pernyataan itu harus dipahami secara jernih dan utuh. Sebab, terminologi kuburan massal sangat netral dan sah-sah saja. Pernyataan itu, dia melanjutkan, menjadi masalah jika ada tudingan siapa pelaku pembunuhannya. Itulah yang tengah diselidiki Komnas HAM. Mayat-mayat tersebut jenazah anggota GAM, sipil, atau TNI.
Setelah polemik antara TNI dan Komnas HAM lewat sepekan lebih dan sudah agak reda, rupanya, situasi berubah. TNI yang semula keras membantah kuburan massal, mendapatkan kenyataan bahwa memang ada kuburan massal di Aceh. Nah, sejak inilah tentara getol mencangkul setiap jengkal tanah di Aceh untuk menemukan kebenaran info itu. Penggalian ini dilakukan menyusul penemuan warga tentang sebuah karung berisi tulang belulang di kawasan pertambakan Ulele, Banda Aceh pertengahan Juni 2003 [baca: Tulang Manusia Terbungkus Karung Ditemukan].
Upaya TNI membuahkan hasil, beberapa hari kemudian, setelah warga melaporkan soal kuburan di kawasan basis GAM di Desa Kem, Kecamatan Permata, Aceh Tengah. Di tempat ini, TNI menemukan dua kuburan massal rakyat sipil yang diperkirakan dibunuh GAM antara 1999 hingga 2002. Di kuburan pertama, sekitar 100 meter dari jalan utama di Desa Kem, TNI menemukan tengkorak dari sekitar 18 orang. Sedangkan pada kuburan kedua ditemukan tulang belulang dari sekitar delapan orang [baca: TNI Menemukan Kuburan Massal Keganasan GAM].
Sebuah kuburan massal kemudian ditemukan kembali oleh TNI di Desa Jambo Papan, Kecamatan Kelud Tengah, Aceh Selatan, beberapa hari kemudian. Di dalam makam ditemukan tumpukan kerangka empat orang penduduk Desa Koto yang teridentifikasi bernama Idrus, Muhammad Ali, Hasimi, dan Judin. Menurut seorang warga yang selamat dari penyiksaan, keempat orang tersebut adalah korban kekejaman anggota GAM. Mereka diculik dan disiksa bersama puluhan warga lain karena menyandera enam orang pemimpin GAM wilayah Koto, 5 Juni 2001 [baca: Kuburan Massal Ditemukan di Jambo Papan].
Lalu, sebanyak 34 kerangka manusia yang dipercaya pihak TNI sebagai korban pembunuhan GAM dan Panglima Tertinggi Muzakir Manaf juga ditemukan di sejumlah kawasan di wilayah Kampung Guci dan Kampung Wei Ni Pasee, Desa Bor Ni Pasee. Menurut seorang saksi mata, Jarnidan, para korban yang sudah berupa kerangka itu bukti kekejaman GAM.
Upaya getol TNI membongkar kuburan massal di Aceh disesalkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator Kontras Usman Hamid serta Direktur Eksekutif Imparsial Munir dan aktivis Imparsial Rahlan Nasidik meminta penggalian dihentikan. Sebab, mayat-mayat dalam kuburan itu diduga sebagai korban kejahatan HAM berat. Sejatinya, tindakan TNI membongkar kuburan bisa dinilai sebagai perbuatan merusak barang bukti kejahatan. Lebih jauh, tindakan ini dianggap mengarah pada upaya menghalangi proses hukum untuk keadilan (obstraction of justice). Penggalian, menurut Kontras, seharusnya dilakukan lembaga berwenang dalam hal ini Komnas HAM.
"Tidak ada satu pun dasar hukum yang dapat membenarkan TNI melakukan penggalian ini. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Darurat Militer yang dijadikan landasan operasi TNI tidak bisa mengabaikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan kewenangan kepada Komnas untuk melakukan penyelidikan dalam kasus-kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM," kata Usman Hamid.
Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, pembongkaran kuburan massal di sejumlah daerah di Aceh adalah hak TNI. Karenanya, TNI tak perlu menunggu persetujuan dari lembaga lain seperti Komnas HAM. Dia menambahkan, TNI membongkar kuburan massal semata-mata untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. "Pembongkaran dilakukan untuk mencermati apakah laporan masyarakat fakta atau tidak. Jadi hendaknya hal ini dilihat dalam konteks penemuan fakta," ujar mantan Panglima Kodam Jaya itu [baca: Kapuspen: TNI Berhak Membongkar Kuburan Massal].
Lepas dari debat mengenai yang berhak membongkar kuburan massal itu, ada pertanyaan yang mengganjal: siapa pembunuh orang-orang yang dikubur tersebut. Sejak kuburan pertama ditemukan, TNI langsung menuding GAM sebagai pelakunya. Sejauh ini, pihak GAM belum berkomentar atas penemuan jasad massal tersebut.
Sejumlah saksi warga Aceh menuturkan bahwa kuburan massal itu adalah kerja GAM. Seorang wanita tua bernama Ama mengaku kepada SCTV, kaki kirinya ditembus timah panas milik GAM pada 2001. Ketika itu, Desa Panji Mulya I, Aceh Tengah--tempat ia bermukim--diserbu GAM. Bahkan, suami dan cucunya tewas akibat kekejaman GAM [baca: Kekejaman GAM terhadap Rakyat Makin Terkuak].
Ada juga cerita di Jeunieb, Bireun, tentang tujuh keuchik atau kepala desa yang diangkut sekelompok pria berpakaian tentara. Hamdani Yahya, seorang pejabat keuchik--karena keuchik yang sebelumnya mengundurkan diri--pada 27 Mei silam mengaku rumahnya didatangi tentara Indonesia. Hamdani kemudian dipaksa mengikuti ketiga tentara itu ke sebuah gubuk di perbatasan desa. Di tengah perjalanan, menurut pengakuan Hamdani, ia digebuki. Tak hanya itu, sebuah tendangan juga mampir di wajahnya. TNI atau GAM sosok brutal berseragam tentara itu. Tak jelas.
Saksi Jarnidan mengatakan, dirinya mengetahui adanya korban pembantaian GAM ketika masih menjabat sebagai Kepala Kampung Simpang Darus Muhajirin, Kecamatan Permata. Saat itu, Jarnidan juga mengaku kerap memberikan pelayanan pemijatan bagi anggota GAM yang baru selesai beroperasi, termasuk Panglima Tertinggi GAM Muzakir Manaf. Nah, ketika memijatlah para anggota GAM menceritakan soal hasil operasi militer yang baru mereka lakukan, termasuk tentang pembunuhan massal.
Sebetulnya, soal kuburan massal di Aceh bukan cerita baru. Ketika status Daerah Operasi Militer buat Aceh dicabut, 7 Agustus 2000--diberlakukan selama 10 tahun sejak 1989-1998--sedikit demi sedikit korban kekerasan selama DOM terkuak. Komnas HAM berhasil menemukan puluhan kerangka dalam satu lubang--dan yang ditemukan tak cuma satu lubang. "Ini pembunuhan! Ini pembunuhan! Catat! Ini bukan fitnah dari LSM atau media massa. Ini Baharudin Lopa yang bilang!" seru Baharudin Lopa, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, tiga tahun sebelum dia wafat, ketika melihat potongan tulang manusia berserakan di dalam lubang yang digali di bukit Ujong Salam, Desa Seuntang, Aceh Utara. Buntutnya, pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun minta maaf dan mulai menarik pasukannya.
Kini, di tengah kecamuk perang saudara di Aceh yang belum berhenti, agaknya, perlu waktu lama memperoleh kepastian pelaku penguburan massal yang baru saja ditemukan. Perlu sebuah penyelidikan yang sifatnya netral. Ini penting untuk menghindari suara sumbang yang tak enak di belakang hari, juga demi tak mengulang tragedi "perang kurusetra" yang cuma membuat darah, amarah, dan pertikaian tumpah di tanah yang indah.(SID)
Aceh memang bukan Sisilia di Italia--pulau yang menjadi bagian setting film itu. Tapi, setapak demi setapak tanah di provinsi paling barat Indonesia ini bisa menjadi saksi dari cekcok berkepanjangan. Saksi bisu yang baru saja muncul ke permukaan adalah ditemukannya puluhan nisan tak bertuan. Kuburan massal ini ditemukan ketika status Darurat Militer--yang menekankan pada penumpasan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka--memasuki pekan keenam.
Pada mulanya adalah Muhammad Mu`tashim Billah, Ketua Panitia Ad Hoc Pemantau Darurat Militer di Aceh. Pada acara siaran pers 13 Juni 2003, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengatakan kepada BBC--institusi pers di Inggris yang disebut-sebut amat ketat pada akurasi--ada kuburan berisi belasan jasad di kawasan Bireun, yang menjadi ajang pertempuran sengit antara TNI dan GAM beberapa pekan terakhir. Billah juga mengatakan, Komnas HAM tengah menyelidiki penemuan yang disebutnya berasal dari laporan yang bisa dipercaya itu.
Pernyataan Billah yang keluar pada saat Darurat Militer belum genap sebulan itu seolah memecahkan konsentrasi tentara Indonesia yang sedang sengitnya menghadapi GAM. Sejumlah petinggi TNI membantah. Sampai-sampai, dengan gaya tentaranya yang khas, Kepala Staf TNI AD Jenderal Ryamizard Ryacudu mengatakan, "Suruh mereka datang kemari. Saya akan tampar mereka kalau hanya asal ngomong." Tak jelas betul penyebab Ryamizard merasa begitu kesal. Satu hal pasti, bagi Ryamizard, seandainya TNI bisa membuktikan laporan tersebut tidak benar, dia akan menampar. Tak tahulah siapa yang ditampar. Pokoknya tampar.
Kegeraman juga datang dari bibir Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Dia menyesalkan pernyataan tersebut. Soalnya, setelah dikonfirmasi, narasumber yang dipakai Komnas HAM membantah memberikan informasi seperti yang beredar di berbagai media massa. Menurut Endriartono, Komnas HAM berkewajiban memastikan informasi yang katanya diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI). Namun setelah ditanyakan, ternyata PMI menolak pernah memberikan informasi mengenai kuburan massal tersebut [baca: TNI Membantah Menggalang Milisi di Aceh]. "Ini kan aneh. PMI yang diakui sebagai sumber Komnas HAM menolak memberikan informasi adanya kuburan massal," ujar Panglima [baca: Pernyataan Komnas HAM Soal Kuburan Massal Disesalkan].
Reaksi yang mengesankan bahwa TNI sensitif itu, barangkali, lahir dari kepanikan bahwa kuburan massal adalah buah dari ulah TNI sendiri. Sekali lagi, itu cuma mungkin. Sebab, maklumlah, sebelum penemuan kuburan-kuburan massal itu, sejumlah kasus yang menyudutkan TNI sempat meruyak. Dari soal penembakan warga sipil tak bersenjata, anak-anak, bahkan sampai pemerkosaan. Juru Bicara Komando Operasional TNI Letnan Kolonel Yani Basuki mengatakan, tiga serdadu TNI dilaporkan memperkosa empat wanita di Aceh Utara. Mereka--berinisial Prajurit Kepala TNI St, Prajurit Satu TNI Ad, dan Pratu TNI Ar--ditangkap lima jam setelah laporan warga [baca: Tiga Serdadu Penganiaya Dituntut Delapan Bulan Penjara]. Maka masuk akal TNI terasa gerah dengan informasi tersebut, meski kalau mau jujur, reaksi itu terkesan berlebihan. Soalnya, itu cuma membuat hubungan TNI dan Komnas HAM menegang. Gara-gara ini Billah menutup mulutnya dengan secarik kain hitam yang disobek dari gaun istrinya. Boleh jadi dia kesal karena niatnya yang cuma ingin menyampaikan informasi ke khalayak, malah diserang dengan pernyataan-pernyataan keras TNI.
Untunglah, mungkin ini khas orang Timur, ketegangan itu tak berlanjut. Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara yang "turun gunung" menjernihkan kasus tersebut, mengatakan yang dikatakan Billah adalah ada informasi soal kuburan massal, tapi masih harus dicek lagi. Menurut Garuda Nusantara, pernyataan itu harus dipahami secara jernih dan utuh. Sebab, terminologi kuburan massal sangat netral dan sah-sah saja. Pernyataan itu, dia melanjutkan, menjadi masalah jika ada tudingan siapa pelaku pembunuhannya. Itulah yang tengah diselidiki Komnas HAM. Mayat-mayat tersebut jenazah anggota GAM, sipil, atau TNI.
Setelah polemik antara TNI dan Komnas HAM lewat sepekan lebih dan sudah agak reda, rupanya, situasi berubah. TNI yang semula keras membantah kuburan massal, mendapatkan kenyataan bahwa memang ada kuburan massal di Aceh. Nah, sejak inilah tentara getol mencangkul setiap jengkal tanah di Aceh untuk menemukan kebenaran info itu. Penggalian ini dilakukan menyusul penemuan warga tentang sebuah karung berisi tulang belulang di kawasan pertambakan Ulele, Banda Aceh pertengahan Juni 2003 [baca: Tulang Manusia Terbungkus Karung Ditemukan].
Upaya TNI membuahkan hasil, beberapa hari kemudian, setelah warga melaporkan soal kuburan di kawasan basis GAM di Desa Kem, Kecamatan Permata, Aceh Tengah. Di tempat ini, TNI menemukan dua kuburan massal rakyat sipil yang diperkirakan dibunuh GAM antara 1999 hingga 2002. Di kuburan pertama, sekitar 100 meter dari jalan utama di Desa Kem, TNI menemukan tengkorak dari sekitar 18 orang. Sedangkan pada kuburan kedua ditemukan tulang belulang dari sekitar delapan orang [baca: TNI Menemukan Kuburan Massal Keganasan GAM].
Sebuah kuburan massal kemudian ditemukan kembali oleh TNI di Desa Jambo Papan, Kecamatan Kelud Tengah, Aceh Selatan, beberapa hari kemudian. Di dalam makam ditemukan tumpukan kerangka empat orang penduduk Desa Koto yang teridentifikasi bernama Idrus, Muhammad Ali, Hasimi, dan Judin. Menurut seorang warga yang selamat dari penyiksaan, keempat orang tersebut adalah korban kekejaman anggota GAM. Mereka diculik dan disiksa bersama puluhan warga lain karena menyandera enam orang pemimpin GAM wilayah Koto, 5 Juni 2001 [baca: Kuburan Massal Ditemukan di Jambo Papan].
Lalu, sebanyak 34 kerangka manusia yang dipercaya pihak TNI sebagai korban pembunuhan GAM dan Panglima Tertinggi Muzakir Manaf juga ditemukan di sejumlah kawasan di wilayah Kampung Guci dan Kampung Wei Ni Pasee, Desa Bor Ni Pasee. Menurut seorang saksi mata, Jarnidan, para korban yang sudah berupa kerangka itu bukti kekejaman GAM.
Upaya getol TNI membongkar kuburan massal di Aceh disesalkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator Kontras Usman Hamid serta Direktur Eksekutif Imparsial Munir dan aktivis Imparsial Rahlan Nasidik meminta penggalian dihentikan. Sebab, mayat-mayat dalam kuburan itu diduga sebagai korban kejahatan HAM berat. Sejatinya, tindakan TNI membongkar kuburan bisa dinilai sebagai perbuatan merusak barang bukti kejahatan. Lebih jauh, tindakan ini dianggap mengarah pada upaya menghalangi proses hukum untuk keadilan (obstraction of justice). Penggalian, menurut Kontras, seharusnya dilakukan lembaga berwenang dalam hal ini Komnas HAM.
"Tidak ada satu pun dasar hukum yang dapat membenarkan TNI melakukan penggalian ini. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Darurat Militer yang dijadikan landasan operasi TNI tidak bisa mengabaikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan kewenangan kepada Komnas untuk melakukan penyelidikan dalam kasus-kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM," kata Usman Hamid.
Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, pembongkaran kuburan massal di sejumlah daerah di Aceh adalah hak TNI. Karenanya, TNI tak perlu menunggu persetujuan dari lembaga lain seperti Komnas HAM. Dia menambahkan, TNI membongkar kuburan massal semata-mata untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. "Pembongkaran dilakukan untuk mencermati apakah laporan masyarakat fakta atau tidak. Jadi hendaknya hal ini dilihat dalam konteks penemuan fakta," ujar mantan Panglima Kodam Jaya itu [baca: Kapuspen: TNI Berhak Membongkar Kuburan Massal].
Lepas dari debat mengenai yang berhak membongkar kuburan massal itu, ada pertanyaan yang mengganjal: siapa pembunuh orang-orang yang dikubur tersebut. Sejak kuburan pertama ditemukan, TNI langsung menuding GAM sebagai pelakunya. Sejauh ini, pihak GAM belum berkomentar atas penemuan jasad massal tersebut.
Sejumlah saksi warga Aceh menuturkan bahwa kuburan massal itu adalah kerja GAM. Seorang wanita tua bernama Ama mengaku kepada SCTV, kaki kirinya ditembus timah panas milik GAM pada 2001. Ketika itu, Desa Panji Mulya I, Aceh Tengah--tempat ia bermukim--diserbu GAM. Bahkan, suami dan cucunya tewas akibat kekejaman GAM [baca: Kekejaman GAM terhadap Rakyat Makin Terkuak].
Ada juga cerita di Jeunieb, Bireun, tentang tujuh keuchik atau kepala desa yang diangkut sekelompok pria berpakaian tentara. Hamdani Yahya, seorang pejabat keuchik--karena keuchik yang sebelumnya mengundurkan diri--pada 27 Mei silam mengaku rumahnya didatangi tentara Indonesia. Hamdani kemudian dipaksa mengikuti ketiga tentara itu ke sebuah gubuk di perbatasan desa. Di tengah perjalanan, menurut pengakuan Hamdani, ia digebuki. Tak hanya itu, sebuah tendangan juga mampir di wajahnya. TNI atau GAM sosok brutal berseragam tentara itu. Tak jelas.
Saksi Jarnidan mengatakan, dirinya mengetahui adanya korban pembantaian GAM ketika masih menjabat sebagai Kepala Kampung Simpang Darus Muhajirin, Kecamatan Permata. Saat itu, Jarnidan juga mengaku kerap memberikan pelayanan pemijatan bagi anggota GAM yang baru selesai beroperasi, termasuk Panglima Tertinggi GAM Muzakir Manaf. Nah, ketika memijatlah para anggota GAM menceritakan soal hasil operasi militer yang baru mereka lakukan, termasuk tentang pembunuhan massal.
Sebetulnya, soal kuburan massal di Aceh bukan cerita baru. Ketika status Daerah Operasi Militer buat Aceh dicabut, 7 Agustus 2000--diberlakukan selama 10 tahun sejak 1989-1998--sedikit demi sedikit korban kekerasan selama DOM terkuak. Komnas HAM berhasil menemukan puluhan kerangka dalam satu lubang--dan yang ditemukan tak cuma satu lubang. "Ini pembunuhan! Ini pembunuhan! Catat! Ini bukan fitnah dari LSM atau media massa. Ini Baharudin Lopa yang bilang!" seru Baharudin Lopa, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, tiga tahun sebelum dia wafat, ketika melihat potongan tulang manusia berserakan di dalam lubang yang digali di bukit Ujong Salam, Desa Seuntang, Aceh Utara. Buntutnya, pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun minta maaf dan mulai menarik pasukannya.
Kini, di tengah kecamuk perang saudara di Aceh yang belum berhenti, agaknya, perlu waktu lama memperoleh kepastian pelaku penguburan massal yang baru saja ditemukan. Perlu sebuah penyelidikan yang sifatnya netral. Ini penting untuk menghindari suara sumbang yang tak enak di belakang hari, juga demi tak mengulang tragedi "perang kurusetra" yang cuma membuat darah, amarah, dan pertikaian tumpah di tanah yang indah.(SID)