Liputan6.com, Jakarta - Memasuki usia 25 tahun, Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pesan itu mengemuka dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat yang digelar di DPP Partai Demokrat, Selasa (1/9).
Sarasehan dibuka Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional serta akademisi sebagai narasumber. Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono hadir menyampaikan keynote speech. Sementara itu, perspektif geopolitik dan hubungan internasional disampaikan Prof. Hikmahanto Juwana, isu ekonomi dan pembangunan oleh Prof. Hermanto Siregar, serta tema politik dan demokrasi oleh Yenny Wahid, Prof. Siti Zuhro, dan Prof. Greg Barton.
Advertisement
Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengatakan momentum 25 tahun merupakan kesempatan bagi partai untuk lebih banyak mendengar dan belajar dari para pakar, akademisi, serta tokoh bangsa.
“Biasanya kami di parlemen itu diharapkan oleh publik untuk lebih banyak mendengar. Karena kalau politisi banyak bicara, katanya omon-omon,” ujar Ibas.
Menurutnya, sarasehan menjadi penting karena persoalan bangsa tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif. Demokrasi, ekonomi, kesejahteraan, geopolitik, hubungan internasional, hingga lingkungan merupakan isu yang saling berkaitan dan membutuhkan pemikiran lintas disiplin.
“Yang dibicarakan ini masuk ke semua aspek kehidupan kita, pikiran kita dan harapan kita. Ada aspek demokrasi, ada aspek ekonomi, ada aspek kesejahteraan, dan ada aspek yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, termasuk lingkungan,” katanya.
Salah satu pesan utama yang disampaikan Ibas adalah pentingnya memastikan demokrasi tetap memberikan ruang bagi suara masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa parlemen tidak boleh menjalankan demokrasi secara terlalu terpusat. Sebaliknya, partisipasi masyarakat harus menjadi sumber utama dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.
“Saya tidak ingin parlemen berdemokrasi secara terpimpin. Kita juga ingin participating voice itu datangnya dari bawah, supaya hasil yang kita harapkan ini sesuai dengan perasaan, kehendak, dan keperluan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, representasi politik pada akhirnya merupakan amanah yang berasal dari masyarakat. Suara rakyat dalam pemilu dikonversi menjadi kursi di parlemen, dan kursi tersebut harus digunakan untuk memperjuangkan arah bangsa sesuai cita-cita nasional.
“Representasi politik itu juga diwakili dari suara masyarakat yang dikonversi menjadi kursi. Baru kita berbicara tentang bagaimana kita menjalankan bangsa ini menuju arah yang kita cita-citakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa gagasan-gagasan kritis justru sering lahir dari ruang dialog yang kecil dan terbuka.
“Pikiran-pikiran kritis itu datang dari ruang-ruang kecil, karena semua selesai dalam ruang kecil, bukan di ruang-ruang besar ataupun kita berpidato di panggung,” kata Ibas.
Indonesia Butuh Gotong Royong
Dalam refleksinya terhadap perjalanan bangsa, Ibas menilai Indonesia merupakan negara yang kompleks untuk dikelola. Luas wilayah, keberagaman budaya, agama, dan etnis menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang membutuhkan kepemimpinan serta kerja sama seluruh elemen bangsa.
“Indonesia tidak bisa dianggap negara yang mudah untuk dipimpin, karena kita negara yang cukup luas, cukup besar, dengan multikultur, multi religion, dan multi etnis,” ujarnya.
Karena itu, demokrasi multipartai harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme untuk membangun bangsa secara bersama-sama.
Menurut Ibas, perbedaan warna politik tidak seharusnya menghilangkan semangat persatuan dan gotong royong. Setiap kekuatan politik memiliki ruang dan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan Indonesia tetap bergerak maju.
Ia juga mengingatkan prinsip bahwa setiap masa memiliki pemimpinnya dan setiap pemimpin memiliki masanya. Yang lebih penting adalah kesinambungan perjuangan untuk kepentingan bangsa.
Memasuki usia seperempat abad, Partai Demokrat juga diajak untuk mengingat kembali cita-cita politik yang pernah menjadi bagian dari perjuangan partai.
Ibas menyinggung kembali pesan yang pernah digaungkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009: keinginan menghadirkan negeri yang aman dan maju, rakyat yang rukun dan bersatu, kecukupan pangan, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang mudah, serta pemberantasan korupsi.
“Negeri aman dan maju, rakyat rukun bersatu, cukup pangan, sekolah murah, berobat mudah, dan korupsi dibasmi. Itulah cita-cita hampir semua partai,” katanya.
Cita-cita tersebut, lanjutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Nilai-nilai itu harus terus diterjemahkan menjadi perjuangan dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ibas juga memberikan apresiasi kepada para senior dan kader yang selama 25 tahun telah menjaga keberlangsungan Partai Demokrat di tengah dinamika politik nasional.
Menurut Wakil Ketua MPR RI tersebut, perjalanan Partai Demokrat selama seperempat abad bukan perjalanan pendek. Partai telah mengalami berbagai fase dan pasang surut yang menjadi bagian dari proses pendewasaan organisasi.
Karena itu, usia 25 tahun harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi sekaligus menatap tantangan masa depan.
“Tidak ada kata selesai dan sudah,” ujar Ibas.
Ia menegaskan, pengalaman masa lalu harus menjadi bekal untuk memperkuat perjuangan Partai Demokrat dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks.
Di akhir sambutannya, Ibas berharap Partai Demokrat dapat terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah yang diarahkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera.
“Semoga Partai Demokrat terus mendukung apa yang dijalankan oleh pemerintah untuk membuat Indonesia semakin terang, semakin maju dan semakin sejahtera,” katanya.