Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kalangan masyarakat menengah ke atas. Diperkirakan, harga dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan untuk kalangan tidak mampu tetap di harga Rp 4.500 per liter. Namun, kapan kebijakan itu akan diterapkan?
"Presiden yang pegang tanggalnya. Saya yakin rakyat Indonesia mengerti," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik usai acara pertemuan di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.
Jero menambahkan, keputusan mengenai kenaikan harga BBM terbilang lama. Pasalnya, setiap sendi kehidupan yang bersinggungan dengan kenaikkan harga BBM masih terus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya.
"Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah ialah 300 triliun untuk subsidi BBM dan listrik. Cara tradisional gampang, naikin harga tapi rakyat kan akan menjerit," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan mencari opsi yang dapat melindungi masyarakat tak mampu dengan membagi harga BBM menjadi 2 macam. Yaitu sepeda motor dan angkot diberikan subsidi penuh. Sementara untuk mobil berpelat hitam dikenakan harga baru.
"Ditambah kompensasi melalui pemberian beasiwa. Jadi si miskin tidak kena dampak. Itulah yang buat kebijakan ini agak lama disiapkan" terang Jero.
Selain itu, sambung Jero, untuk menaikkan harga BBM tidak perlu bertemu dengan Komisi 7 DPR RI. Dan terkait akan adanya penyelewengan BBM subsidi akan langsung berkoordinasi dengan Kepolisian.
"Rencana kenaikan BBM, kita ketemu komisi 7. Tapi kan dalam undang-undangnya tidak perlu. Ada orang nyelundup tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap,"tandas Jero.(Ali)
"Presiden yang pegang tanggalnya. Saya yakin rakyat Indonesia mengerti," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik usai acara pertemuan di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.
Jero menambahkan, keputusan mengenai kenaikan harga BBM terbilang lama. Pasalnya, setiap sendi kehidupan yang bersinggungan dengan kenaikkan harga BBM masih terus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya.
"Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah ialah 300 triliun untuk subsidi BBM dan listrik. Cara tradisional gampang, naikin harga tapi rakyat kan akan menjerit," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan mencari opsi yang dapat melindungi masyarakat tak mampu dengan membagi harga BBM menjadi 2 macam. Yaitu sepeda motor dan angkot diberikan subsidi penuh. Sementara untuk mobil berpelat hitam dikenakan harga baru.
"Ditambah kompensasi melalui pemberian beasiwa. Jadi si miskin tidak kena dampak. Itulah yang buat kebijakan ini agak lama disiapkan" terang Jero.
Selain itu, sambung Jero, untuk menaikkan harga BBM tidak perlu bertemu dengan Komisi 7 DPR RI. Dan terkait akan adanya penyelewengan BBM subsidi akan langsung berkoordinasi dengan Kepolisian.
"Rencana kenaikan BBM, kita ketemu komisi 7. Tapi kan dalam undang-undangnya tidak perlu. Ada orang nyelundup tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap,"tandas Jero.(Ali)
