Liputan6.com, Jakarta Pengamat ekonomi Celios Nailul Huda memperkirakan kursi menteri ekonomi di kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi wajah-wajah lama.
Ia coba mengutip beberapa nama yang saat ini menjadi menteri di bidang ekonomi. Semisal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Misal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Advertisement
"(Kabinet Prabowo-Gibran) Akan sama seperti pemerintahan sekarang, karena saya melihat orang-orangnya sebagian besar akan sama. Ada Bahlil, Airlangga, Zulhas, dan lainnya," kata Nailul kepada Liputan6.com, Sabtu (11/5/2024).
Menurut dia, sosok-sosok tersebut memiliki sejumlah tugas yang harus dibereskan. Dalam hal ini, Nailul menyebut Zulkifli Hasan punya pekerjaan rumah untuk menuntaskan gejolak harga pangan.
"Zulhas tuh, bilang harga pangan naik karena petani dan pedagang libur lebaran. Nyaris tidak ada tambahan orang yang menurut saya menambah kualitas kebijakan ekonomi saat ini," ungkapnya.
Di sisi lain, ia melihat menteri ekonomi bidang lainnya semisal Menteri Keuangan masih berasal dari lingkup yang sama, meskipun berganti sosok.
Sementara untuk menteri yang memegang orkestrasi di bidang ekonomi, yakni Menko Perekonomian diduga masih dipegang oleh orang yang sama, Airlangga Hartarto.
"Menkeu saya rasa masih diisi oleh kalangan akademisi, dari UI (Universitas Indonesia). Menko Perekonomian ya lanjut lagi, Airlangga Hartarto," kata Nailul.
Ada Rencana Kementerian Bertambah Jadi 40, Pengamat: Harus Hitung secara Ekonomi dan Fiskal
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40 dari sebelumnya 34. Rencana penambahan jumlah kementerian itu menurut pengamat didorong sejumlah faktor antara lain menjalani visi misi pemerintahan baru dan besaran koalisi.
Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menuturkan, nomenklatur kabinet memang tidak baku dan tidak ada aturan konstitusional yang menetapkan jumlah anggota kabinet harus dalam jumlah tertentu. Ia mengatakan, nomenklatur kabinet sangat ditentukan oleh dinamika dan besar kecilnya koalisi politik yang mendukung seorang presiden di satu sisi. Sisi lainnya yakni visi misi seorang presiden.
"Pertama, besaran koalisi terkait dengan bagi-bagi kursi kabinet. Semakin besar koalisi semakin besar kepentingan politik yang harus diakomodasi di dalam pemerintahan khususnya di dalam kabinet,” ujar Ronny saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, ditulis Jumat (10/5/2024).
Ronny menuturkan, selain koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang sudah besar, sehingga tendensi politik Prabowo yang juga merangkul banyak pihak setelah terpilih. Hal itu dinilai menjadi pertimbangan menambah jumlah kementerian. "Menjadi sebab politik mengapa beliau merencanakan nomenklatur kabinet yang besar sampai 40,” kata dia.
Kedua, Ronny menilai, visi misi Prabowo Subianto sangat ambisius dan menyentuh berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi penyebab lainnya. "Pemerintahan Prabowo Gibran harus menciptakan beberapa pos kementerian baru untuk menangani masalah-masalah baru yang menurut mereka belum efektif tertangani oleh nomenklatur kabinet versi lama," kata dia.
Namun, rencana itu harus dibenturkan dengan kekuatan fiskal yang ada. Pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut dia harus juga berhitung tidak hanya secara politik. Selain itu, berdasarkan pada proyeksi masa depan yang ada di dalam dokumen visi misi presiden terpilih.
"Karena pembesaran komposisi kabinet tidak dilakukan tanpa penambahan pembiayaan. Jadi pemerintahan Prabowo-Gibran harus berhitung secara ekonomi dan fiskal,” kata dia.
Advertisement
Jika Jumlah Kementerian Bertambah, Hal Ini Jadi Perhatian
Jika rencana kementerian itu benar bertambah jadi 40, Ronny menuturkan, masalah fiskal dan overlapping dengan kementerian atau lembaga negara yang sudah ada perlu perhatian.
Selain itu, Ronny menuturkan, jika pemerintahan baru menambah jumlah kementerian, sejumlah kementerian ini akan alami perubahan.
Ia mengasumsikan, pemerintahan baru akan memisahkan kembali kementerian pariwisata dengan urusan ekonomi kreatif, dengan membuat pos kementerian baru untuk urusan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Selanjutnya kementerian riset dan teknologi akan dibuatkan tersendiri, terpisah dari kementerian pendidikan. Nampaknya akan dibentuk juga kementerian kebudayaan.
“Kementerian Pekerjaan Umum akan dipisahkan dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Pembanginan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan dipisahkankan, lalu disatukan dengan urusan transmigrasi. Dan akan ada kementerian yang khusus menangani masalah ketahanan pangan,” ujar Ronny.
